Vonis Mati Minus Eksekusi

PRO dan kontra vonis mati sudah terjadi di internal Mahkamah Konstitusi saat memutuskan bahwa vonis mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 itu tidak bulat terkait dengan hukuman mati yang diatur dalam UU Narkotika.

Putusan itu dibacakan dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi pada 23 Oktober 2007 dan diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada 30 Oktober 2007.

Terhadap putusan itu, empat hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions). Harjono khusus mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon warga negara asing. Tiga hakim konstitusi lainnya berbeda soal pokok permohonan.

Hakim konstitusi H Achmad Roestandi, HM Laica Marzuki, dan Maruarar Siahaan, pada intinya mengatakan penjatuhan hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin Pasal 28A UUD 1945 serta bertentangan juga dengan Pasal 281 (1) yang memasukkan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.

Todung Mulya Lubis dalam analisisnya berjudul Hukuman Mati Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa putusan MK yang mengatakan hukuman mati tak bertentangan dengan konstitusi memang suatu langkah mundur. “Tapi sejarah kan tak selamanya ditandai dengan langkah mundur. Ada kalanya, dan sering terjadi, setelah langkah mundur terjadi langkah maju. Mari kita sama-sama menunggu.”

Faktanya, setelah 15 tahun berlalu sejak putusan MK itu, hakim terus menjatuhkan hukuman mati. Kasus teranyar ialah Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan hukuman mati Herry Wirawan, terdakwa kekerasan seksual terhadap belasan santri di Bandung. Putusan itu dijatuhkan pada 4 April 2022.

Hukuman mati berlaku dalam sistem hukum pidana dan hukum pidana militer di Indonesia. Terdapat sekitar 50 pasal, tersebar di 12 undang-undang, yang mengatur tentang pelanggaran yang dapat dihukum mati.

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dihukum mati antara lain ialah makar, pembunuhan berencana, kejahatan penerbangan, perdagangan narkotika, korupsi, terorisme, pelecehan seksual anak-anak, dan kejahatan internasional.

Pertimbangan yang sering digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati ialah agar menimbulkan efek jera. Benarkah demikian?

Prof Jeffrey Fagan dari Columbia University, USA, saat menjadi saksi pemohon di MK menyatakan bahwa dari berbagai kajian ilmiah menunjukkan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap efek jera.

Meski sudah banyak yang dijatuhi hukuman mati, kejahatan tetap berlangsung. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melaporkan per November 2021 jumlah terpidana mati yang menunggu dieksekusi naik 13% jika dibandingkan dengan angka pada 2020.

Data dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan pada 2020 ada 355 terpidana mati yang masuk deret tunggu untuk dieksekusi, sedangkan per November 2021 jumlah itu bertambah 49 orang jadi totalnya 404 terpidana.

Sudah enam tahun lebih eksekusi hukuman mati dihentikan Presiden Joko Widodo. Eksekusi mati terakhir dilakukan terhadap empat terpidana mati pada 29 Juli 2016. Itu merupakan gelombang ketiga. Mereka ialah Freddy Budiman, Michael Titus Igweh (Nigeria), Humprey Ejike (Nigeria), dan Gajetan Acena Seck Osmane (Afrika Selatan).

Salah satu terpidana mati yang ditunda eksekusinya ialah Mary Jane Fiesta Veloso. Penundaan itu dilakukan karena kepolisian Filipina waktu itu sedang melakukan proses hukum terhadap perempuan yang diduga menjebak Mary Jane untuk membawa narkoba ke Indonesia.

Tanpa mendahului proses hukum di Filipina, kasus Marry Jane mengonfirmasi bahwa tidak bisa dijamin presisi atau akurasi putusan hakim dalam penjatuhan hukum mati sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan cukup besar.

Masih ingat kasus Sengkon dan Karta, juga Devid dan Kemat? Mereka sempat mendekam dalam penjara karena divonis melakukan pembunuhan, tapi kemudian dibebaskan karena pelakunya ternyata orang lain. Bagaimana mungkin menghidupkan lagi seseorang yang tak terbukti bersalah ketika eksekusi sudah dilakukan?

Eloknya, andai tidak bisa dihapus sama sekali, perlu dilakukan moratorium eksekusi hukuman mati. Hukuman mati dibiarkan mati suri, tidak perlu diberi napas buatan untuk siuman. Apalagi, terhadap mereka yang sudah menunggu lebih dari 10 tahun.

Terkait dengan waktu tunggu eksekusi, Kemenkum dan HAM mencatat ada 107 terpidana mati yang menunggu eksekusinya selama 5 sampai 10 tahun. Kemudian, 62 orang menunggu eksekusi mati selama 10 sampai 19 tahun, bahkan 2 orang di atas 20 tahun.

Tidak perlulah negara mengambil alih yang bukan tugasnya untuk mencabut nyawa manusia.