Korupsi

SEJAK ditunjuk memimpin Tiongkok pada 2013, langkah yang dilakukan Presiden Xi Jinping ialah memberantas korupsi. Sejak zaman kekaisaran, korupsi mengakar di Tiongkok, juga di tubuh Partai Komunis Tiongkok. Itulah yang membuat pertumbuhan ekonomi Tiongkok spektakuler, tetapi terancam middle income trap.

Dengan gross national income per kapita US$6.740 pada 2013, Xi melihat bahaya apabila pembangunan ekonomi hanya dijadikan bancakan pengurus partai. Ketidakefisienan membuat return of investment sama dengan tingkat depresiasi. Bagi-bagi proyek membuat bukan perusahaan terbaik yang melaksanakan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Shanghai, Chu Zitao, dengan menggunakan Solow growth model menunjukkan kesungguhan Presiden Xi memberantas korupsi memperbaiki kualitas dan kuantitas belanja pemerintah. Menurut peneliti politik asal Norwegia, Inge Amundsen, korupsi menyebabkan misalokasi sumber daya. Kini di Tiongkok setiap yuan yang dikeluarkan dipakai untuk kepentingan rakyat banyak.

Dengan semakin terbatasnya ruang gerak korupsi, persaingan di Tiongkok jadi lebih sehat. Tak ada lagi bagi-bagi proyek untuk kroni pejabat. Penanaman modal dalam negeri meningkat. Sejak 2010, perusahaan Tiongkok mau berinvestasi pada teknologi yang meningkatkan produktivitas. Itu terlihat dari industri elektronika yang sudah merambah ke pasar global. Pemerintah Tiongkok juga tidak memberi lagi ruang bagi terjadinya monopoli. Di sektor telekomunikasi, misalnya, bisnis tidak lagi hanya dikuasai Kementerian Pos dan Telekomunikasi, tetapi swasta diizinkan untuk masuk. Kini ada empat pemain, termasuk China Unicom dan China Mobile.

Langkah itu memberi angin segar bagi masuknya investasi asing. Menurut Jack Perkowski, Tiongkok merupakan negara paling besar menerima investasi asing langsung. Apabila 2010 investasi asing langsung tercatat US$272,9 miliar (sekitar Rp3.685 triliun), pada 2013 meningkat menjadi US$347.8 miliar (sekitar Rp4.700 triliun). Presiden Xi belajar dari pengalaman Brasil yang 30 tahun masuk middle income trap. Pembiaran terhadap praktik korupsi membuat Brasil kehilangan efisiensi dan daya saing.

Korupsi yang terjadi di Petrobras mencapai US$3,7 miliar, sekitar Rp50 triliun. Sepanjang 2004-2012, setiap proyek migas 3% harus masuk ke kas partai politik.

Kita di Indonesia menghadapi hal yang sama. Sejak lama kita diingatkan tentang ancaman middle income trap. Salah satu penghambatnya sama, yaitu mengakarnya praktik korupsi. Praktik memburu rente, bagi-bagi proyek sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Kita tidak kunjung melakukan transformasi.

Praktik pemburuan rente di Freeport yang diungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said belum menggerakkan Presiden Joko Widodo untuk bertindak. Padahal, rekaman suara menunjukkan ada konspirasi di antara pejabat negara untuk korupsi. Indonesia akan terbelenggu pada situasi seperti sekarang apabila kita tutup mata terhadap praktik korupsi seperti itu.

Kelompok masyarakat harus bergerak untuk tak membiarkan hegemoni kebobrokan terus terjadi. Sikap saling melindungi dalam tindak kejahatan tak bisa dibiarkan. Kita perlu belajar dari Presiden Xi dalam menciptakan keadaban dan membangun kepercayaan publik. Begitu berat melawan status quo, tetapi lewat keberanian dan keteguhan, Xi mampu membersihkan politbiro. Dengan itulah efisiensi dan produktivitas ekonomi bisa dicapai untuk kesejahteraan.