Demokrasi ala Bung Hatta

TANGGAL 12 Agustus lalu ialah hari lahir salah satu proklamator kita, Bung Hatta. Sosok tenang yang dikenal sebagai man of work, alias orang di belakang layar, itu merupakan peletak dasar demokrasi kita. Saat perjalanan demokrasi kita mulai dikeluhkan, ada baiknya kita menengok warisan mahal demokrasi yang dirintis Bung Hatta.

Ada banyak peristiwa yang bisa menjelaskan bagaimana Bung Hatta mempraktikkan demokrasi. Ada kalanya agak rumit, tapi tidak jarang pula dengan cara sederhana, bahkan mengundang tawa. Misalnya, peristiwa awal Januari 1949, saat Ali Sastroamidjojo dan Mohamad Roem tiba di Menumbing, Bangka. Mereka ditempatkan di sebuah pesanggrahan milik perusahaan timah Belanda. Mereka disambut Bung Hatta, Mr Asaat, Komodor Suryadi Suryadarma, dan AG Pringgodigdo yang sudah duluan ditawan Belanda setelah agresi militer kedua Belanda.

Sehari di tempat itu, Bung Hatta memberikan semacam pengarahan kepada para 'pendatang baru' tersebut. Pertama, kendati berada di pengasingan, mereka harus tetap bersikap sebagai petugas resmi Republik Indonesia. Tetap berpakaian rapi. Tidak boleh memakai piama atau sarung. Selain itu, Hatta menandaskan perlunya memegang teguh asas demokrasi.

“Misalnya,” ujar Hatta sebagaimana dikutip Ali dalam Tonggak-Tonggak di Perjalananku, “Kalau mandi, janganlah memakai air sesukanya sendiri. Saya sudah mengukur isi tempat air mandi dan ternyata airnya cukup kalau saudara-saudara masing-masing hanya memakai 10 gayung tiap-tiap kali mandi."

Mereka tertawa, tapi mematuhinya dengan serius. Itu semacam praktik sederhana demokrasi. Namun, kendati sederhana, 'demokrasi air' Bung Hatta bermakna serius: tidak boleh seenaknya sendiri, bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan, tanpa tanggung jawab.

Pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi Indonesia memang berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi di Barat, tempat ia menimba ilmu. Bung Hatta mendasarkan praktik demokrasi berdasarkan tiga sumber gagasan, yaitu ajaran Islam, asas kekeluargaan dan kebersamaan, serta sosialisme Barat. Gagasan itu muncul karena ia anggap ada praktik-praktik demokrasi Barat yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan Indonesia.

Karena itu, saat menempuh pendidikan di Belanda itulah, Bung Hatta justru mengkritik sebuah sistem demokrasi yang ia anggap sebagai demokrasi rasial. Kehidupan di Belanda sangat demokratis, tetapi Belanda sendiri tidak mau menerapkan nilai-nilai tersebut di daerah jajahan mereka. Bung Hatta menerima konsep demokrasi Barat, tapi dengan sangat kritis.

Hatta melihat bahwa demokrasi di Barat tidak bisa dilepaskan dari konsep liberalisme individualisme. Individualisme yang diartikan bahwa setiap orang memiliki kehendak untuk melakukan apa pun yang dia lakukan dan dijamin apa pun. Kritik Hatta terhadap hal tersebut ialah ketika kehendak atau individualisme ini terlalu ditekankan secara membabi buta, yang lahir hanya demokrasi politik, tanpa demokrasi dan keadilan ekonomi.

Kritik-kritik tajam Hatta terutama pada asumsi yang dipegang individualisme bahwa seakan negara hanya menjadi 'penjaga malam' dan tidak mengurusi bagaimana proses keadilan sosial dijalankan. Itulah mengapa konsep keadilan sosial mendapatkani tempat yang sangat tinggi dalam pemikiran demokrasi Bung Hatta. Negara bukan sekadar penjaga malam atau event organizer. Dalam demokrasi Bung Hatta, negara harus hadir, tapi tidak mengekang hak rakyatnya untuk berekspresi.

Ia mengkritik demokrasi Barat yang dianggap lalai terhadap tujuan awal berdirinya demokrasi, yaitu liberte (kebebasan dan kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Bagi Bung Hatta, demokrasi Barat telah tercerabut dari akarnya sendiri.

Dari situlah Bung Hatta memberikan narasi demokrasi dengan apa yang dia ambil dari nilai-nilai berdasarkan Islam inklusif, yang menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan sosial. Selain itu, latar belakang pemikiran demokrasi seorang Bung Hatta ialah dimasukkannya nilai-nilai asli demokrasi Indonesia, yang disebut kekeluargaan dan kebersamaan, serta sosialisme kemanusiaan.

Saya jadi ingat jawaban Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, di Forum Kebangsaan 50 Tahun CSIS. Saat itu, Surya Paloh dimintai tanggapan oleh peneliti CSIS Arya Fernandes tentang survei sejumlah lembaga internasional yang menyebut demokrasi kita kian mundur. Surya Paloh tidak gundah dengan semua penilaian itu. Ia justru risau dengan praktik demokrasi kita yang superliberal dan nyaris menanggalkan responsibilitas.

Jawaban itu amat pas dengan demokrasi superbernas yang digagas Bung Hatta dan sudah menjadi konsensus kita bersama. Sayangnya, banyak dari kita yang gemar melenceng dari konsensus dan terlalu rendah diri dengan gagasan orisinal anak bangsa.