Makelar Kasus di Rumah Dinas

PENYEBAB terbesar kemerosotan bangsa ialah politik yang diperankan tanpa keutamaan. Politik tanpa keutamaan itulah akar dari korupsi yang terus beranak-pinak hingga kini.

Korupsi dirumuskan cukup tepat oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Rumusan korupsi ialah kekuasaan plus kesempatan minus integritas (korupsi = kekuasaan + kesempatan – integritas).

Integritas, menurut kamus kompetensi perilaku KPK, adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

Dengan kata lain, integritas adalah kesamaan antara kata dan perbuatan. Ujar dan laku berada dalam satu tarikan napas. Integritas itulah yang antara lain melahirkan kredibilitas. Sayangnya, politik kita telah tenggelam dalam dunia yang miskin integritas.

Miskin integritas menjadikan generasi muda sulit mencari tokoh panutan. Mereka terpaksa mencari tokoh rekaan. Ada pula yang mencari ke taman makam pahlawan, tempat orang-orang berintegritas disemayamkam.

Orang berkuasa doyan menggadai pengaruh ada pula yang menjadi makelar kasus. Ada tokoh politik yang menyediakan rumah dinasnya sebagai tempat pertemuan untuk transaksi kasus. Ia menjadi fasilitator pertemuan penyidik dan kepala daerah untuk menghentikan kasus korupsi yang tengah diusut.

Kiranya baik belajar kepada almarhum Baharuddin Lopa, mantan Jaksa Agung. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Bagi Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya, dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari.

Bukan hanya urusan mobil, soal telepon pun Lopa sangat ketat. Di rumahnya, telepon dinas selalu dikunci. Bahkan, semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau.

Lopa menjadi salah satu tokoh yang ditulis dalam buku Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa. Buku itu diterbitkan KPK pada 2014. Tokoh lainnya ialah Widodo Budidarmo, mantan Kapolri.

Widodo ialah pemimpin yang tegas kepada siapa pun. Tak peduli anak, istri, kerabat, maupun sahabat, bila melanggar hukum haruslah diproses. Prinsip itu dipegang teguh oleh Widodo yang pada 1973 menyeret anaknya ke pengadilan.

Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus Aditono, anak Widodo. Suatu hari, Tono –panggilan akrab Agus Aditono– yang saat itu masih duduk di bangku kelas II SMP, bermain-main dengan pistol. Tak sengaja, pistol itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Sang sopir pun tewas karena insiden tersebut.

Sebagai Kapolda Metro Jaya, Widodo bisa saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun menyarankan hal tersebut. Menurut mereka, ada baiknya peristiwa itu ditutupi demi menjaga nama baik Widodo. Namun, Widodo justru mengambil langkah sebaliknya. Ia membuka peristiwa penembakan itu kepada publik dalam sebuah jumpa pers.

Widodo lantas menyerahkan putranya kepada Polsek Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tono dijatuhi hukuman percobaan.

Penyelenggara negara saat ini mestinya bisa merawat integritas karena perilaku mereka dituntun kode etik. Akan tetapi, kode etik malah diterabas dengan penuh kesadaran demi cuan.

KPK, misalnya, kode etik melarang untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung.

Begitu juga DPR, punya kode etik. Anggota DPR dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jika ada anggota DPR menjadi fasilitator pertemuan yang kemudian terjadi dugaan tindak pidana, tentu saja perbuatan itu melanggar kode etik. Apalagi jika pertemuan itu di rumah dinas. Jika itu yang terjadi, yang bersangkutan patut disidangkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Pengusutan oleh MKD tidak menghilangkan pidana.

Eloknya, pejabat politik yang dipilih rakyat langsung meletakkan jabatan bila tersangkut masalah integritas sebab pejabat itu dipilih rakyat atas dasar kepercayaan. Ketika ia menggadaikan kepercayaan rakyat, dia tidak pantas lagi menyandang sebutan wakil rakyat.