Pungutan Ibu Susi

SATU-SATUNYA menteri paling menawan publik ialah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia bergerak lincah, berbicara ceplas-ceplos, spontan meminta maaf bila ada yang tak patut menurut penilaian publik. Contoh, kebiasaannya merokok.

Sejak kementerian kelautan dan perikanan didirikan di zaman pemerintahan Gus Dur, baru Menteri Susi di zaman Presiden Jokowi bertindak radikal terhadap kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Tak banyak cingcong dan argumentasi, tanpa proses pengadilan, ia menenggelamkannya. Habis perkara. Dalam bahasanya sendiri, "Saya berharap eksekusi jangan berbulan-bulan. Datang, tangkap, periksa di lapangan tanpa proses pengadilan, amankan ABK, laksanakan penenggelaman," ujar Ibu Susi di Kantor Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, Selasa (20/10).

Tindakan itu dinilai banyak kalangan heroik. Tindakan itu menyelamatkan pendapatan negara yang lenyap akibat illegal fishing. Menteri Susi tidak saja menjadi media darling, tapi kekasih publik. Bahkan, Kepala BNN yang baru, Komjen Budi Waseso ingin menirunya, menenggelamkan kapal pembawa narkoba.

Dengan menilik kelincahan dan keberaniannya, saya tak percaya bahwa ia enggan berdialog dengan pelaku usaha perikanan nasional, khususnya perikanan tangkap, perihal kebijakan pemerintah menaikkan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) yang merupakan bagian dari penerimaan bukan pajak. Mengapa harus berdialog? Karena pemerintah tak kira-kira menaikkan PHP terhadap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang baru atau perpanjangan izin kapal.

Bayangkanlah, PHP usaha perikanan tangkap ikan skala kecil naik lebih tiga kali lipat dari 1,5% menjadi 5%. Yang paling mengejutkan pemerintah menaikkan PHP untuk usaha skala besar 10 kali lipat, dari 2,5% menjadi 25%. Sebuah lonjakan tarif tergolong 'gila-gilaan'.

Penaikan tarif itu berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2015, yang diterbitkan 7 Oktober 2015, berlaku efektif 7 Desember. Di situ diatur PHP dihitung berdasarkan produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan ukuran kapal. PHP tidak pernah naik sejak kementerian kelautan dan perikanan berdiri. Karena peraturan itu diproduksi di zaman menteri Ibu Susi, maaf, agar seksi, saya sebut saja 'pungutan Ibu Susi'.

Penaikan tarif itu dikritik dapat melumpuhkan pengusaha nasional. Penilaian itu sangat kontradiktif. Bukankah penenggelaman kapal asing ilegal menunjukkan heroisme Ibu Susi, sebagai nasionalis sejati? Tapi faktanya kini muncul 'gugatan' pengusaha nasional, yaitu di atas seluruh heroisme itu, siapakah sesungguhnya yang hendak diselamatkan Ibu Menteri dengan PP Nomor 75 Tahun 2015, yang mencekik pengusaha anak bangsa sendiri?

Pengusaha nasional menjerit karena mereka diberondong tiga pungutan bukan pajak, yaitu PHP yang naik, retribusi daerah untuk ikan yang didaratkan sebesar 5% dari hasil lelang, serta pajak bumi dan bangunan perikanan tangkap. Tak hanya rumah terkena PBB, kapal tangkap ikan pun bayar PBB.

Sekali lagi, saya tak percaya Ibu Susi enggan berdialog dengan pengusaha nasional yang tergabung dalam berbagai asosiasi. Sejauh muncul ke permukaan, yang dipersoalkan bukan pembayaran PHP di muka atau di belakang, melainkan penaikan tarif yang tak kira-kira. Sepatutnya Ibu Susi mendengarkan mereka, bahkan menjadikannya masukan untuk menyempurnakan keputusan.