Bupati Tambang Masalah

JIKA lautan penuh ombak ganas mampu melahirkan pelaut tangguh, mengapa selama pandemi virus korona atau covid-19 tak kunjung muncul bupati yang tangguh?

Virus korona jenis baru itu sangatlah buas, malah lebih ganas daripada ombak. Buas karena tak kasatmata, tapi mencabut banyak nyawa rakyat. Pada titik itulah muncul kerinduan akan kehadiran bupati yang tangguh berperang melawan korona.

Mengapa merindukan bupati? Jawabannya sederhana. Jumlah bupati jauh lebih banyak daripada wali kota. Di negeri ini terdapat 416 bupati dan 98 wali kota. Selama masa pandemi, bupati menjadi tenar karena ada di antara mereka adu mulut sehingga viral di media sosial. Bukan viral karena tikam kepala bela rakyat.

Pada level provinsi, penanganan pandemi covid-19 bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai gubernur yang bisa diproyeksikan menjadi calon presiden pada 2024.

Sejauh yang terekam dalam pemberitaan media massa, pandemi covid-19 menjadi panggung pengabdian empat gubernur. Mereka ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Hanta Yuda AR, pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, dalam tulisannya di Kolom Pakar

harian ini menyebut periode masa darurat penanganan pandemi covid-19 memang menjadi panggung politik paling strategis bagi empat gubernur itu.

Akan tetapi, menurut Hanta Yuda, dinamika politik hari ini boleh jadi hanya semacam 'akademi capres pandemi', yaitu baru tahap awal atau bahkan belum masuk sama sekali fase kompetisi politik yang sesungguhnya.

Panggung pandemi ini hanya efektif dimanfaatkan para petahana untuk kontestasi pilkada di 270 daerah. Mereka, pada umumnya bupati, memanfaatkan pandemi covid-19 sebagai panggung kampanye gratis untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

Sejauh ini, berdasarkan data dugaan pelanggaran pilkada, Bawaslu RI mencatat ada 157 pelanggaran administrasi, 2 pelanggaran pidana, 26 pelanggaran kode etik, dan 351 pelanggaran hukum lainnya. Sementara itu, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara sebanyak 326 kasus.

Ironisnya, ini yang membuat kita mengurut dada, bantuan sosial untuk orang-orang miskin juga dipolitisasi. Bansos yang dibiayai APBN dan APBD itu seolah-olah dibiayai uang dari saku petahana.

Bawaslu RI mencatat ada 23 kabupaten/kota yang tersebar di 11 provinsi yang diduga melakukan politisasi dengan cara menempelkan gambar calon petahana dalam bansos. Seorang bupati petahana di Jawa Tengah menempelkan foto dirinya pada bansos yang disalurkan Kementerian Sosial.

Harus tegas dikatakan bahwa kampanye terselubung di tengah pandemi covid-19 tidak etis dan merefleksikan kualitas kepala daerah yang juga tidak layak dipilih masyarakat.

Andai pandemi covid-19 sebagai ujian, 55,6% kepala daerah tidak lulus tes kemampuan manajemen dan kualitas kepemimpinan. Kemampuan mereka melakukan verfikasi dan validasi data rakyat miskin di daerah yang dipimpin sangatlah lemah. Sebanyak 286 dari 514 kabupaten/kota, dalam lima tahun terakhir ini, belum pernah memperbarui data penduduk miskin yang menjadi kewajiban mereka.

Kualitas manajemen dan kualitas kepemimpinan kepala daerah malah tergerus oleh perilaku bupati yang mencari sensasi di media sosial. Mereka meributkan bansos, yang muncul malah buih-buih, bukan solusi atas kekisruhan penyaluran bantuan.

Pada mulanya viral video seorang bupati menyebut menteri bodoh. Video itu dikomentari bupati lainnya. Komentar bupati itu, “Kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia enggak bisa mengurus daerahnya. Jangan-jangan enggak bisa mengurus wilayahnya.”

Kemudian terjadi perang mulut di antara dua bupati itu yang videonya kembali menjadi viral. Mereka saling merendahkan. Memang, kedua bupati itu tidak bertarung dalam Pilkada 2020, tapi anak salah satu bupati digadang-gadang menjadi penerusnya.

Pandemi covid-19 juga melahirkan bupati yang kelewat kreatif. Meski daerahnya tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bupati suka-suka menutup seluruh akses. Bahkan, seluruh rumah sakit di daerahnya dilarang dijadikan rujukan untuk kabupaten tetangga.

Daerah mestinya minta izin kepada Menteri Kesehatan jika menerapkan PSBB. Tidak bisa atas nama diskresi, bupati mengambil kebijakan malah melampaui PSBB, mirip lockdown.

Kreativitas yang melampaui batas itu akibat ada udang di balik batu. Sang bupati mengambil kebijakan populis diduga demi keuntungan elektoral karena ia mau maju dalam pilkada.

Sejauh yang bisa direkam dari pemberitaan media massa, ternyata tidak semua bupati sibuk mengatasi pandemi covid-19. Ada daerah yang terpapar oleh korona tapi pemberitaan pandeminya justru ditenggelamkan isu tambang dan rencana pembangunan pabrik semen. Isu pandemi covid-19 tenggelam karena derasnya penolakan elemen masyarakat atas tambang dan pabrik semen, sementara bupati membentang karpet merah untuk investor yang berpotensi merusak lingkungan.

Sang bupati lupa atau pura-pura lupa bahwa ada kaitan antara virus korona dan kerusakan alam. Paus Fransiskus saat merayakan Hari Bumi mengingatkan perilaku manusia terhadap alam dan virus korona sebagai dampaknya.

"Saya mengapresiasi langkah-langkah aktivis lingkungan hidup. Penting bagi mereka yang muda untuk turun ke jalan dan mengajari kita semua bahwa tidak akan ada masa depan apabila kita tidak memperlakukan alam dengan baik," kata Paus pada 22 April.

Ternyata banyak bupati yang tidak menjadikan pandemi covid-19 sebagai panggung pengabdian. Adanya syarat mampu jasmani dan rohani untuk calon kepala daerah tidak tampak saat pandemi. Lafal sumpah berbakti kepada masyarakat hanya pemanis bibir. Pandemi covid-19 malah dijadikan panggung politik, bupati hanya menambang masalah.