Paket Bikin Kaget

DENGAN arus modal jangka pendek sebesar Rp42 triliun yang mulai kembali ke Indonesia, sewajarnya momentum itu dipergunakan juga untuk menarik investasi langsung ke negara kita. Paket ekonomi ke-16 yang dikeluarkan pemerintah akhir pekan lalu ditujukan untuk menarik investasi langsung itu.

Dari hasil evaluasi terhadap dua paket ekonomi yang dikeluarkan 2014 dan 2016, ada 54 bidang usaha yang tetap tidak menarik asing untuk masuk. Untuk itu, pada paket ekonomi ke-16 ini, pemerintah bukan hanya mengeluarkan bidang dari daftar negatif investasi, melainkan juga bisa 100% dimiliki asing. Artinya, asing bisa bekerja sama dengan pengusaha dalam negeri atau usaha kecil dan menengah, atau bisa juga jalan sendiri.

Kita tentunya menghargai langkah pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Berulang kali kita sampaikan di forum ini, kita tidak bisa hanya bertumpu kepada ‘uang panas’ yang berjangka pendek sebab sedikit saja terjadi guncangan mereka akan mudah memindahkan modal mereka keluar.

Agar pembangunan ekonomi kita lebih sehat, kita membutuhkan investasi asing langsung. Tidak ada jalan lain untuk menarik investasi langsung, kita harus membuat iklim usaha di Indonesia lebih menarik dari negara-negara lain. Dalam paket kebijakan yang dikeluarkan pekan lalu, pemerintah menetapkan juga paket tax holiday bagi mereka yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Tax holiday bervariasi, mulai 20 tahun untuk yang investasinya di atas Rp30 triliun, sampai pengurangan pajak badan 50% selama 20 tahun untuk industri dengan investasi di bawah Rp500 miliar. Sejak diluncurkan kebijakan tax holiday pada April lalu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sudah ada delapan perusahaan yang memanfaatkan.

Ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ketika tax holiday ditawarkan 2015, tidak ada satu pun perusahaan yang mau memanfaatkan. Kali ini dengan kebijakan yang lebih progresif sudah ada investasi baru senilai Rp161,3 triliun dan menyerap tenaga kerja sampai 7.911 orang.

Apabila kebijakan tax holiday diarahkan kepada penguatan industri hulu hingga hilir sehingga Indonesia memiliki sistem produksi yang lebih kukuh, kebijakan relaksasi DNI banyak menuai kritikan. Terutama penghapusan DNI yang bisa 100% dikuasai oleh asing dinilai tidak menggambarkan arah besar dari pembangunan ekonomi yang hendak kita tuju.

Persoalan besar yang kita sering hadapi memang ialah soal koordinasi dan sosialisasi. Padahal, kita selalu diingatkan, the devil is in the detail. Apalagi ketika berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seharusnya dibuat lebih jelas dan mendengarkan masukan dari banyak pihak, terutama pelaku usaha.

Kita kaget ketika Kamar Dagang dan Industri tidak diajak berbicara tentang bidang-bidang usaha yang akan dikeluarkan dari DNI dan bisa 100% dikuasai asing. Wajar apabila kita terkejut kalau usaha penyablonan kaus, pembuatan renda, bahkan warung internet boleh dibuka untuk semuanya asing.

Hal yang sama untuk industri kayu lapis. Persoalan yang kita hadapi bukan pada persoalan permodalan, melainkan arah kebijakan kehutanan. Zaman Asosiasi Pengusaha Kayu Lapis Indonesia dipimpin Mohamad ‘Bob’ Hasan, Indonesia raja kayu lapis dunia. Kita punya pengusaha seperti Prajogo Pangestu yang sampai sekarang masih diminta pandangannya oleh negara lain.

Jadi, aneh kalau kita lebih mengharapkan asing menanamkan modalnya di industri ini sebab yang lebih dibutuhkan ialah perubahan arah kebijakan industri kehutanan. Demikian pula di bidang ESDM. Perusahaan jasa pengeboran minyak maupun panas bumi tidak berkembang karena kebijakan di industri hulunya tidak menarik dan dinilai merepotkan.

Sepanjang tidak ada orang yang mau melakukan eksploitasi migas, perusahaan jasa itu tidak akan ada yang menggunakan. Padahal, investasi untuk penyediaan peralatannya sangat mahal. Tidak ada yang keliru kalau kita mengevaluasi kembali bidang-bidang yang dikeluarkan dari DNI.

Tepatlah apabila Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rabu ini akan melakukan rapat terbatas untuk mengevaluasi ulang. Bahkan, tidak salah apabila Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia diminta pandangannya. Pada akhirnya semua kebijakan itu dikeluarkan untuk kepentingan kita bersama. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berharap pemerintah itu gagal.

Pemerintah harus berhasil karena keberhasilan itulah yang akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tidak perlu ada ego. Apalagi kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, investasi itu tidak akan terjadi besok. Kita hanya perlu memperbaiki dan mempertajam detail pelaksanaan kebijakan.

Jangan sampai kebijakan itu memberikan dampak yang sebaliknya dari tujuan besar pembangunan yang hendak kita tuju. Apalagi kalau kelak menimbulkan iri hati dan akhirnya kita harus mengusir lagi investor asing yang sudah susah payah berbisnis di sini.

Kita harus menggerakkan perekonomian agar semua orang menjadi manusia yang produktif. Tidak boleh ada satu orang warga pun yang kemudian merasa termarginalkan. Perintah konstitusi mewajibkan kita untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekarang ini kita sudah memiliki arah besar dari pembangunan yang hendak kita tuju. Tugas kita bagaimana semua sumber daya yang ada diarahkan ke tujuan yang satu itu. Jangan sampai kita sekadar berjalan, tetapi tidak menuju ke arah yang hendak kita capai bersama.