Kepastian Hukum

NILAI tukar rupiah menembus Rp15 ribu per dolar AS. Kekhawatiran terhadap berulangnya krisis keuangan 1997 pun menyeruak. Ada kekhawatiran yang muncul karena trauma masa lalu, tetapi ada juga kekhawatiran yang sengaja diembuskan karena kepentingan politik dan bahkan meraup untung.

Bagi masyarakat kebanyakan, pelemahan nilai tukar tidak ada pengaruhnya kepada kehidupan mereka. Transaksi harian yang mereka lakukan tetap menggunakan rupiah. Mereka tidak ada kebutuhan dolar sehingga harus memburunya.

Pemerintah pun tidak harus membuang energi untuk hanya memperhatikan penurunan nilai tukar yang sedang menjadi fenomena global. Yang harus dilakukan pemerintah ialah bagaimana membuat barang kebutuhan pokok masyarakat tersedia cukup dan harganya terjangkau.

Untuk kepentingan dunia usaha yang membutuhkan mata uang asing, tugas pemerintah ialah menjamin bahwa kebutuhan valuta asing pengusaha tetap tersedia. Kegiatan usaha harus dijamin bisa berjalan normal sebagaimana biasanya.

Pemerintah harus bisa menggunakan kesulitan sekarang ini sebagai kesempatan. Inilah kesempatan bagi pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Semua yang bisa diproduksi di dalam negeri harus bisa kita produksi sendiri.

Memang ada yang ikut menekan pelemahan nilai tukar rupiah, yakni besarnya aliran modal keluar. Aksi pemain asing untuk melepas saham yang dipegang membuat indeks harga saham gabungan tertekan di bawah 5.700. Namun, itu merupakan karakter dari pemain portofolio yang selalu bermain dalam jangka yang pendek.

Sejak lama diingatkan agar kita lebih memperhatikan investor yang jangka panjang. Yang kita butuhkan ialah investor di sektor riil yang bisa menyubstisusi impor atau mendorong ekspor, dan yang paling penting bisa menyediakan lapangan kerja. Istilah yang lebih sederhana, kita jangan hanya memikirkan pasar modal, tetapi yang tidak kalah penting ialah Pasar Tanah Abang, Pasar Beringharjo, atau Pasar Turi.

Kita tidak pernah bosan untuk mengingatkan agar pemerintah mau memberi karpet merah kepada pengusaha yang loyal dan mau terus berinvestasi di Indonesia. Jangan kita hanya ramah kepada calon investor baru, tetapi lupa memperlakukan secara baik investor yang sudah lama menanamkan modalnya di Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengingatkan soal penanganan yang tidak tepat kepada PT Freeport Indonesia. Perusahaan yang sudah 50 tahun beroperasi di Indonesia disuruh melepaskan sahamnya. Bagaimana investor baru berani masuk, sedangkan yang sudah lama ada di Indonesia justru disuruh keluar? Seharusnya perusahaan seperti Freeport disuruh untuk menanamkan lebih banyak lagi modalnya di Indonesia.

Soal kepastian hukum merupakan hal yang harus kita benahi kalau perekonomian kita ini ingin lebih stabil. Dalam dunia bisnis yang dipegang ialah janji. “My word is my bond,” harus menjadi sikap dari semua pejabat pemerintah.

Sekarang ini kita begitu mudah untuk ingkar janji. Dasarnya, kita tidak percaya kepada yang namanya pengusaha. Seakan-akan semua pengusaha itu ialah pejahat dan tidak pantas untuk dipercaya. Akibatnya, kita selalu mencari-cari kesalahan pengusaha.

Contoh paling nyata ialah cara penanganan pascakrisis ekonomi 1997. Karena situasinya serbakrisis, pemerintah ketika itu mengambil langkah untuk melakukan penyelamatan ekonomi dengan mengucurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Secara sepihak, pemerintah kemudian meminta para pemegang saham perbankan membayar BLBI yang diterima dengan menyerahkan uang tunai dan aset. Kepada pengusaha yang bersedia memenuhi tawaran pemerintah dijanjikan untuk mendapatkan penyelesaian di luar pengadilan serta mendapatkan release and discharge.

Sekarang 20 tahun sudah krisis berlalu dan aset-aset itu sudah berpindah tangan. Beberapa bank, seperti Bank Central Asia, bahkan sudah kembali menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Ternyata janji pemerintah untuk memberikan release and discharge kepada pengusaha yang kooperatif mulai dipersoalkan kembali.

Sepanjang kita tidak bisa komit dengan apa yang pernah menjadi kesepakatan, orang akan ragu-ragu untuk berbisnis di Indonesia. Jangan lupa kita sedang hidup di era terbuka sehingga apa yang terjadi di Indonesia diikuti semua investor dunia.

Sekarang tinggal berpulang kepada kita semua. Sejauh mana kita mau menghormati yang namanya kesepakatan atau kontrak dan mau memberikan kepastian hukum. Tanpa itu, kita seumur-umur akan dihadapkan kepada gejolak ekonomi karena kita tidak pernah akan bisa membangun bisnis yang solid di Indonesia.