Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono memastikan akan mengajukan permohonan gugatan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Jakarta 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim Bidang Hukum Ridwan Kamil-Suswono, Muslim Jaya Butar mengatakan bahwa pendaftaran tersebut masih ada waktu hingga pukul 23.59 WIB, sebab waktu pendaftaran gugatan ke MK diberikan tiga hari kerja sejak penetapan rekapitulasi. Hal itu kata Muslim, mengacu pada peraturan MK nomor 4 tahun 2024,
“Pilkada DKI Jakarta ditetapkan Minggu maka hitungan hari kerja Senin sampai Rabu. Batas waktu Rabu itu jam 23.59 WIB,” kata Muslim kepada Media Indonesia di Jakarta pada Rabu (11/12).
Saat ini, lanjut Muslim, tim hukum paslon RK–Suswono masih menyiapkan segala dokumen yang penting untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
Atas dasar itu, Muslim meminta agar seluruh pihak menunggu pengajuan gugatan yang akan dilakukan paslon Ridwan Kamil-Suswono.
“Untuk itu ditunggu saja, semoga lancar. Tim hukum sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik,” ujar Muslim.
Diketahui, Hari ini 11 Desember 2024, merupakan tenggat terakhir untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada ke MK, mengacu ketentuan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Pada ketentuan tersebut, kontestan memiliki waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara. Adapun KPU Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi pada Minggu, 8 Desember lalu. (Dev/I-2)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved