Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengatakan olahraga menjadi salah satu momentum untuk memupuk kebersamaan jelang Pilkada Serentak 2024.
"Hari H pencoblosan sudah semakin dekat dan banyak agenda yang salah satunya olahraga menjadi momentum dalam memupuk kebersamaan jelang pilkada serentak," ujarnya saat melepas peserta Kareba 10K Berlari di Makassar, Minggu.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemkot Makassar bekerja sama dengan Polrestabes Makassar itu mengusung tema Menuju Pilkada Damai.
Andi Arwin Azis bersama Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mohammad Ngajib menyampaikan pentingnya kegiatan olahraga sebagai momentum memupuk kebersamaan, terutama di tengah situasi politik menjelang pilkada.
Menurut dia, Kareba 10K Makassar Berlari bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga simbol kebersamaan dan komitmen warga Makassar dalam menyongsong Pilkada 2024 dengan kedamaian dan optimisme.
Ia menyebut kegiatan olahraga seperti Kareba 10K tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi juga mampu memupuk rasa solidaritas di tengah masyarakat.
"Pilkada adalah ajang lima tahunan. Mari kita jadikan ini sebagai momentum menjaga persaudaraan, bukan ajang permusuhan. Jadi melalui event ini, mampu memupuk rasa solidaritas kita," terangnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Makassar yang kini makin melek dalam berolahraga.
"Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Semangat seperti ini harus terus dijaga," terang dia.
Andi Arwin berharap dengan suksesnya Kareba 10K ini juga akan membawa masyarakat Makassar siap menyambut Pilkada 2024 dengan penuh kedewasaan.
"Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal Makassar menyelenggarakan pilkada yang damai," ucapnya. (Z-6)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha Makassar (PUKAT UPA), Bastian Lubis, menyayangkan belum adanya langkah hukum strategis terkait kerugian negara dalam proyek ini.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis atau yang dikenal dengan sebutan "sinte".
Proyek ini berpotensi memiliki kerugian negara yang sangat besar karena fasilitas tidak dapat dimanfaatkan meski anggaran telah terserap.
Komisi E berencana memanggil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengklarifikasi status kepemilikan aset tersebut.
Kehadiran wahana ini menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi lintas industri dapat menciptakan nilai tambah bagi kualitas hidup keluarga Indonesia.
Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, mengumumkan bahwa 67 pelaku seni dan kebudayaan di Kota Makassar dipastikan menjadi penerima manfaat program Dana Abadi Kebudayaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved