Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL pasangan calon wali kota Bengkulu Dedy Ermansyah dan Nuragiyanti Dewi Permatasari resmi mendaftar ke KPU Kota Bengkulu, Rabu (28/8), kepada wartawan.
Pasangan Dedy dan Agi tiba di Kantor KPU disambut dengan tarian dan musik tradisional Dol Prameswara khas Kota Bengkulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengalungan bunga.
Baca juga : NasDem: Keputusan Batal Dukung Anies di Pilgub Jakarta tidak Mendadak
Dalam sambutannya Dedy Ermansyah sebagai calon wali kota menyampaikan apresiasi pada anggota KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada.
"Kami sampaikan terima kasih kepada KPU Kota Bengkulu. Saya lihat tadi wajah anggota KPU berseri-seri, mungkin karena kami satu-satunya pasangan ada perempuannya. Kami apresiasi pelayanan KPUD yang profesional," kata Dedy.
Selain itu Dedy juga menyampaikan terima kasih ke segenap partai pengusung.
Baca juga : Jagoan NasDem Jadi Penantang Serius di Pilkada Mojokerto
"Terima kasih juga ke jajaran partai pengusung, Partai NasDem, Gerindra, dan Demokrat," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Agi berharap agar Pilkada berjalan lancar serta menjadi ajang pesta demokrasi rakyat yang menggembirakan.
"Saya berharap Pilkada ini menjadi ajang pesta demokrasi rakyat, ajang uji gagasan dan program," tegasnya.
Baca juga : Surya Paloh Tangkap Realitas Publik soal Pencalonan Kepala Daerah
Usai pendaftaran, pasangan Dedy-Agi menyampaikan Presscon di ruangan kantor KPU Kota Bengkulu. Keduanya menyampaikan apa yang jadi visi-misinya dalam dialog langsung dengan media.
Pasangan ini ingin menjadikan Kota Bengkulu Berani Juara. Juara dari segi SDM, tata kota, infrastruktur maupun ekonomi.
"Juara tidak hanya di tingkat provinsi tapi di pulau Sumatera dan insyaAllah nasional," tandas Agi.
Baca juga : Surya Paloh Harap Pilkada 2024 Adil: Analogikan Seperti Berburu, Tak Indah Jika di Kebun Binatang
Soal program kerja, pasangan Dedy-Agi menawarkan sejumlah program mulai peningkatan kualitas SDM, penataan kota hingga peningkatan dan pemerataan ekonomi.
"Program kami mengantar beras ke rumah warga tiap bulan, mencetak dokter dan pengusaha muda," imbuh Dedi.
Dedy-Agi juga memiliki program unggulan Kampung Juara. Ini merupakan program penguatan peran warga di tingkat RT/RW dalam pembangunan, baik dalam pengelolaan sampah, pelayanan pendidikan dan kesehatan maupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Tentunya karena saya arsitek, juga ada program penataan ruang seperti penambahan ruang terbuka hijau, taman kota, revitalisasi drainase dan jalur pejalan kaki, revitalisasi pasar dan tentunya pariwisata," imbuh Agi.
Agi menandaskan, sebagai satu-satunya calon perempuan dirinya ingin menata ruang Kota Bengkulu ramah terhadap anak, perempuan, dan lansia. "Intinya, kita ingin Kota Bengkulu ini layak dihuni, layak dikunjungi dan layak investasi," ucap Agi.
Program unggulan lainnya Dedy menambahkan adalah memberikan sembako ke rumah warga dan menciptakan banyak dokter dan pengusaha muda.
"Pogram kami juga mengantar beras ke rumah warga setiap bulan, mencetak dokter dan pengusaha muda," tambah Dedy.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved