Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap Pilkada serentak 2024 bisa berlangsung adil. Menurutnya, keadilan dalam berkompetisi harus diperjuangkan.
Hal tersebut disampaikan Surya usai membuka Pameran Seni Indonesia Borderless di NasDem Tower, Senin (12/8).
Surya menganalogikan kontestasi pemilihan umum seperti ajang berburu yang lazimnya dilakukan di hutan.
Baca juga : Bertemu Surya Paloh, Jadi Ini yang Diperoleh Kaesang
"Untuk apa kita bikin kompetisi? Sama saja ilustrasinya. Mari kita sama-sama berburu. Berburu di mana? Kita mencari rusa. Yang satu bilang kita cari harimau, yang satu bilang cari gajah. Di mana kita berburu? Kita langsung asosiasi kita berpikir berburu di hutan," kata Surya.
Namun, belakangan muncul pemikiran yang tidak lazim, yaitu berburu di dalam kebun binatang. "Itu sudah tidak laku lagi (berburu di hutan). Yang paling efektif itu berburu di kebun binatang. Jadi, kenapa? Kita tinggal pilih. Pilih harimau sudah pasti dapat, gajah ada," jelasnya.
"Jadi kalau kompetisi ibarat berburu di kebun binatang, sudah enggak indah lagi itu kompetisinya."
Surya menekankan bahwa keadilan dalam berkompetisi tetap harus diperjuangkan. "Fairness (keadilan) dalam berkompetisi tetap harus kita perjuangkan," kata dia. (P-5)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved