Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menaruh perhatian serius pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh.Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyebut NasDem sudah memiliki kandidat.
“Setelah mendengar, Pak Surya sebagai Putra Aceh mendengar aspirasi dari Para Abu-abu (orang tua: istilah adat Aceh) dan tokoh masyarakat dan juga setelah mencermati survei lalu memutuskan untuk akan mengusung Pak Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dalam Pilgub,” kata Willy kepada wartawan, Rabu (7/8/24)
Willy mengatakan, Provinsi Aceh membutuhkan pemimpin yang memiliki jejak rekam yang sesuai dengan merestorasi spirit ‘Serambi Mekkah’. Hal ini menurut Willy, melekat pada sosok Bustami.
Baca juga : Program 1 Juta Ha Kedelai NasDem Rambah Aceh
Saat ini, Willy menekankan, Partai NasDem akan terus membangun komunikasi dengan berbagai Partai politik hingga elemen masyarakat di Aceh.
“Soal pasangan, nanti kita akan berkomunikasi dengan partai-partai lain dan tokoh masyarakat untuk melihat best of the bestnya seperti apa, NasDem akan mempersembahkan yang terbaik untuk Aceh,” tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
Diketahui Bustami dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sejak 7 Maret 2024 menjadi Pj Gubernur Aceh.
Saat ini, baliho dukungan terhadap Bustami juga sudah terpasang di sejumlah daerah di Aceh. Khusus di Banda Aceh, baliho dukungan berukuran besar tersebar di beberapa titik.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved