Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem dinilai konsisten dalam mendukung sosok Anies Baswedan pada kontestasi pemilihan. Setelah menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 lalu, NasDem kembali memberikan dukungan pada kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.
"NasDem konsisten dalam konteks mendukung figur Anies maju dalam konteks nasional pilpres, maupun pilkada. Di Pilpres (2024) mungkin belum beruntung, tapi di Pilkada (2024), tentu mungkin harapan NasDem bisa menang," ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Media Indonesia, Senin (22/7).
Menurutnya, keputusan NasDem mendukung Anies menjadi hal menarik. Pasalnya, banyak partai politik lain yang masih tarik ulur untuk mengusung Anies pada Pilgub DKI Jakarta yang digelar pada 27 November mendatang.
Baca juga : Anies Baswedan Hadiri HUT Ke-7 ABN NasDem
Ujang menyebut, salah satu partai lain yang sudah memberikan dukungan terhadap Anies adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, PKB cenderung tidak mendukung wakil Anies dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Mohamad Sohibul Iman.
Langkah Anies dapat maju pada Pilkada 2024, sambung Ujang, ditentukan dengan kesepakatan politik antara NasDem dan PKS. "Kalau disepakati soal wagubnya (wakil gubernur), antara PKS dan NasDem, artinya Anies bisa berlayar," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengungkap, pengumuman mendukung Anies seharusnya dilakukan pada akhir bulan ini. Namun, pihaknya mempercepat pengumuman mengusung Anies. Nama Anies merupakan hasil penyaringa dari tiga nama di samping Ahmad Sahroni da Wibi Andrino.
"Pak Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem) memimpin rapat dan secara resmi menetapkan Bapak Anies Basweda sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai NasDem," kata Hermawi. (Z-6)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved