Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRTARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Partai terus bersiap menghadapi Pilkada serentak pada November 2024, mendatang.
Hasto mengatakan PDIP akan melakukan pelatihan tim kampanye untuk mensolidkan seluruh jajaran kader partai di tingkap pusat hingga daerah dan sayap partai untuk Pilkada 2024.
Sehingga, kata Hasto, seluruh jajaran Partai bergerak serentak memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP.
Baca juga : PDIP Respons Survei Unggulkan Kaesang di Pilkada Jateng
Hal itu diungkapka Hasto saat ditanya wartawan terkait persiapan PDIP dalam Pilkada serentak usai mengikuti Soekarno Run dalam rangkaian acara Puncak Peringatan Bulan Bung Karno 2024, di Parkir Timur Senayan, GBK, Jakarta, Minggu (30/6/2024).
“Pada tanggal 1 Juli nanti akan diadakan pelatihan Tim Kampanye pada batch yang kedua. Dan dari situlah kita bergerak ke atas untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, atau termasuk yang ada di Jakarta,” papar Hasto.
Hasto menambahkan, strategi PDI Perjuangan di dalam persiapan Pilkada, saat ini adalah memprioritaskan untuk ditingkat Kabupaten/Kota.
Baca juga : KPK Sita Ponsel Sekjen PDIP dan Stafnya untuk Cari Bukti Keberadaan Harun Masiku
Politisi asal Yogyakarta ini pun turut menyinggung soal persiapan Partai mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta.
Hasto menegaskan, bahwa PDIP akan mendorong sistem kaderisasi secara sistemik.
“Tentu saja banyak kader yang siap dicalonkan. Ada Pak Pramono Anung, ada Pak Basuki, Menteri PUPR misalnya, ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Andika, Pak Charles Honoris, bahkan ada Pak Eriko juga, yang tadi semangat mudanya juga luar biasa,” tegas Hasto.
Baca juga : Adian Napitupulu Kritisi Cara Penyidik KPK Periksa Hasto Kristiyanto
“Sehingga PDI Perjuangan tidak kekurangan stok pemimpin, dan proses dialog dengan partai politik untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur secara intens dilakukan,” ungkapnya.
Hasto menambahkan, PDIP juga bakal mempersiapkan kader Partai untuk didorong maju pada Pilkada.
Namun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak menutup pintu untuk menjalin kerja sama politik dengan partai-partai politik lain dalam mengusung calon kepala daerah.
“Jadi bagi PDI Perjuangan karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah menggrooming kader-kader PDI Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” tandas Hasto. (Z-6)
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA).
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan pemanggilan Hasto dilakukan untuk memperjelas dugaan rasuah yang ingin dituntaskan penyidik.
Ketidakhadiran Hasto ke KPK akan dininilai penyidik
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved