Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA kabupaten di sekitar DI Yogyakarta, yakni Bantul, Gunungkidul, dan Sleman, mencari sosok bupati dan wakil bupati yang mumpuni. Kepala daerah yang kelak terpilih diharapkan mampu menyejahterakan rakyat.
Pesta rakyat di Kabupaten Bantul diwarnai pertarungan 2 pasangan calon (paslon), Kabupaten Gunungkidul 4 paslon, dan Kabupaten Sleman 3 paslon (lihat grafi k).
“Warga masyarakat sebaiknya menggunakan hak suara sebagai pengejawantahan hak politik yang dijamin konstitusi,” kata Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, kepada Media Indonesia, Kamis (22/10).
KPU melaksanakan gelaran pilkada semaksimal mungkin termasuk penerapan protokol kesehatan. Masyarakat diminta tidak khawatir berpartisipasi dalam Pilkada 9 Desember 2020 sepanjang mematuhi protokol kesehatan.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X pernah menyampaikan Pilkada 2020 layaknya persimpangan sejarah penentu arah perjalanan otonomi kabupaten dalam lima tahun mendatang. Dengan kata lain, pilkada menjadi momentum untuk menata masa depan keistimewaan DIY.
“Pilihannya apakah kita ikut arus besar perubahan dinamis untuk maju, statis berjalan di tempat, atau mundur ke belakang,” ujar Sri Sultan saat membuka Gerakan Klik Nasional dan Konsolidasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 Se-DIY di Ruang Teleconference Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (15/7).
Oleh karena itu, pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tetap harus terpenuhi. Berbagai penyimpangan penyelenggaraan pilkada juga harus diwaspadai dan ditindak dengan tegas agar tidak menumbuhkan sikap permisif di tengah tengah masyarakat.
Tantangan berat
Tenaga Ahli Parampara Praja Pemda DIY, Ahmad Maruf, menyampaikan pendapatnya bahwa pilkada tahun ini memiliki tantangan berat bagi kepala daerah terpilih. Pasalnya, periode
jabatan mereka singkat dan harus menghadapi permasalahan pascapandemi covid-19. Jika kepala daerah terpilih tersebut membikin program untuk lima tahun, eksekusinya sulit.
“Tantangan yang dihadapi adalah kecepatan menyesuaikan program. Birokrasi harus menyesuaikan dengan program yang ada dan eksekusinya dipercepat karena waktunya singkat,”
papar Maruf, Rabu (21/10).
Tantangan kedua, kepala daerah terpilih harus mampu memulihkan ekonomi dan sosial. Bantul, Gunungkidul, dan Sleman menghadapi persoalan yang sama. Akibat pandemi covid-19, kemiskinan meningkat di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi.
“Secara teori mudah, yaitu menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi. Namun, secara praktik ini susah sekali,” lanjut Maruf.
Tantangan ketiga ialah menata kebijakan fi skal. Pasalnya, pada 2021, refocusing anggaran diperkirakan kembali dilakukan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi.
Maruf menyarankan, setiap calon kepala daerah menyiapkan, memilah, dan memilih sektor prioritas saat awal masa jabatannya. “Basis perekonomian daerah harus diperkuat. Misalnya sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata,” pesan dia.
Menurut dia, kapasitas mengelola birokrasi sangat penting dimiliki kepala daerah. Kepala daerah tidak hanya mampu memanajemen bawahannya, tetapi juga menjalin hubungan
baik dengan legislatif.
Selain tiga tantangan di atas, kepala daerah terpilih di tiga kabupaten di DIY juga harus mampu menangkap peluang dari pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan daerahnya. Pasalnya, DIY baru saja menyelesaikan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) tahap pertama dan akan membangun tiga jalan tol, yaitu Yogya-Solo, Yogya-Bawen, dan Yogya-Cilacap.
“Pertama, BIY menjadi titik masuk semua kabupaten,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.
Semua kabupaten harus memanfaatkan outlet di BIY untuk menampilkan potensi daerah masing-masih. Pemerintah kabupaten tinggal mendorong pelaku UMKM agar masuk ke outlet di BIY yang telah difasilitasi Pemprov DIY.
Kedua, kepala daerah terpilih mesti memanfaatkan tol untuk memacu perekonomian. “Mereka harus sudah punya rencana pembangunan jalan agar nyambung dengan pintu-pintu
keluar tol,” tandas Maruf. (X-3)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Kegiatan yang bakalan digelar adalah Seminar Nasional Kebangsaan dengan menghadirkan berbagai narasumber dan pemecahan rekor MURI.
Pelatih Timnas U-20, Nova Arianto, menjelaskan bahwa rangkaian persiapan ini sengaja dimulai lebih awal untuk menyelaraskan dengan jadwal pengundian grup.
Pihak korban menyampaikan tiga kebutuhan utama, yakni penegakan hukum yang transparan, pendampingan menyeluruh, serta jaminan pembiayaan bagi anak-anak korban.
KASUS dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini menyampaikan, ini adalah pengaduan yang kelima daycare bermasalah
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
GUBERNUR DI Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X, menyesalkan terjadinya tindak kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresha.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved