NEWSTICKER

Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan (Kasus Tambang untuk Ormas Keagamaan)

Ahmad Suaedy Ketua PBNU dan Dekan Fakultas Islam Nusantara, Unusia Jakarta

07/6/2024 05:00

Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan (Kasus Tambang untuk Ormas Keagamaan) — Seno(Dok. Pribadi)

PEMERINTAH baru saja merilis PP No 25/2024 tentang pemberian konsesi tambang kepada organisasi keagamaan. Salah satu tujuannya, menurut pemerintah, ialah sebagai penghargaan terhadap partisipasi organisasi keagamaan yang telah membela dan mengisi eksistensi Indonesia bahkan sejak sebelum merdeka. Di samping itu juga bertujuan pemberdayaan kepada masyarakat pemeluk agama dalam ekonomi.

Tak pelak peraturan itu mengundang kontroversi dari banyak pengamat, aktivis, serta akademisi. Sebagian mereka berargumen bahwa kebijakan tersebut tidak lebih dari imbal balik politik dukungan jangka pendek ormas keagamaan kepada pemerintah dan untuk mengamankan kekuasaan pemerintah ke depan.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/demokrasi-post-secular-dan-agenda-kesetaraan-kasus-tambang-untuk-ormas-keagamaan

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Berita Lainnya

Tak Goyah, KWI Tetap Tolak Tawaran Kelola Tambang Apapun Skemanya
30/7/2024 17:10
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menegaskan sikap KWI tetap tegas menolak tawaran mengelola tambang atau izin usaha pertambangan (IUP).
DPR Pertanyakan Sikap Muhamadiyah soal Terima Izin Tambang
30/7/2024 11:44
Fraksi PKS terkejut atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akhirnya menyetujui mengambil izin konsesi pertambangan yang diberikan pemerintahan Joko Widodo.
Bahlil Sebut Ada 4 Ormas Keagamaan yang Ikut Ajukan Izin Kelola Tambang
29/7/2024 19:30
Sementara terkait Muhammadiyah, kata Bahlil, dirinya memberi penjelasan secara resmi di Kantor DPP Muhammadiyah. Hal itulah yang kemudian membuat Muhammadiyah memutuskan ikut mengajukan
Muhammadiyah Bakal Kembalikan IUP Tambang, Ini Syaratnya
28/7/2024 17:25
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan lembaganya bakal mengembalikan izin usaha pertambahan (IUP), dengan beberapa catatan ini.
Muhammadiyah Resmi Nyatakan Bakal Kelola Tambang
28/7/2024 14:32
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
Pemberian Izin Olah Tambang ke Ormas Berpotensi Rusak Lingkungan
26/7/2024 16:55
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
PDIP Kritik Langkah Politik Jokowi
01/8/2024 18:06
Presiden Jokowi Dinila telah menipu rakyat
Greg Fealy: Kualitas Demokrasi Merosot karena Intervensi Gerakan Islamisme
30/7/2024 20:19
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
Sekolah Demokrasi dan ISPE Gabungkan Lembaga Pemikir, Akademisi, serta Forum Jurnalis di Indonesia dan Belanda
26/7/2024 20:46
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Demo Mahasiswa Kritik 10 Tahun Pemerintahan Jokowi Berakhir Ricuh
22/7/2024 23:32
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Megawati Dinilai Konsisten Perjuangkan Demokrasi
18/7/2024 21:04
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
Jelang Pilkada 2024, KPU Lakukan Coklit ke Suku Anak Dalam
17/7/2024 19:31
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).