Enam Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan Rawan Karhutla

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring kondisi cuaca panas ekstrem saat ini. Enam kabupaten/kota rawan karhutla di Kalsel meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala dan Tanah Laut.

"Sejauh ini kondisi karhutla di Kalsel masih relatif aman, karena masih ada hujan turun. Memang panas permukaan lumayan tinggi namun dengan adanya hujan masih memungkinkn untuk menjaga tinggi muka air permukaan di daerah rawan karhutla terutama lahan gambut," ungkap Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, Sabtu (25/4).

Meski demikian upaya kesiapsiagaan terhadap ancaman karhutla terus ditingkatkan. Dirinya menyebut ada enam daerah kabupaten/kota yang rawan karhutla di Kalsel termasuk kawasan sekitar bandara Syamsudin Noor atau disebut ring satu. "Menjadi perhatian kami dan menjadi prioritas dalam pemantauan contoh nya daerah ring 1 sekitar bandara dan sejumlah wilayah di beberapa kabupaten/kota yang rawan kahutla," kata Roni.

Baca juga : Kemenhut Aktifkan Posko Darurat Karhutla di Kalbar, Antisipasi Godzilla El Nino

Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat dalam beberapa waktu terakhir karhutla terjadi di sejumlah daerah meski belum separah tahun-tahun sebelumnya. Jumat (24/4) kebaran lahan terjadi di kawasan semak belukar Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Lokasi kebakaran berdekatan dengan SMAN 3 Cempaka.

Luas kebakaran diperkirakan kurang satu hektare namun sempat membuat panik warga sekolah dan masyarakat sekitar. Pemadaman api dilakukan satgas karhutla BPBD Kota Banjarbaru dan masyarakat. Pantauan Media cuaca panas terik melanda sebagian besar wilayah Kalsel sejak sebulan terakhir, meski sesekali hujan masih turun di wilayah tersebut.

Sebelumnya Gubernur Kalsel, Muhidin di beberapa kesempatan terus mengingatkan ancaman karhutla dan kekeringan akibat kemarau dan pengaruh el nino ini. Dirinya juga menghimbau agar warga atau petani tidak melakukan pembakaran saat pembersihan lahan. (H-2)