Pemprov Sultra Menata Kawasan MTQ Kendari

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai bergerak cepat menata kawasan MTQ Kendari. Area ini kini disterilkan sementara untuk memastikan persiapan berjalan maksimal, termasuk penataan ruang bagi pelaku UMKM.

Sterilisasi dilakukan dengan membatasi seluruh aktivitas di dalam dan sekitar kawasan MTQ. Selama proses ini berlangsung, pedagang tidak diperbolehkan berjualan demi memperlancar arus logistik serta proses pembersihan dan penataan area.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, menegaskan bahwa langkah ini bersifat sementara dan bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib.

Baca juga : Resmikan Kantor Baru DPW PPP Sultra, Mardiono Ajak Kader Tingkatkan Semangat Berjuang

“Tidak boleh lagi ada aktivitas sembarangan, termasuk berjualan. Kita fokus dulu pada logistik dan pembenahan kawasan,” ujarnya, Rabu (23/4).

Para pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan kini tengah dipindahkan ke dalam area MTQ yang telah disiapkan secara khusus. Pemprov Sultra menargetkan proses penataan ini rampung dalam waktu singkat, sekitar satu hingga dua hari.

Setelah penataan selesai, kawasan MTQ akan kembali dibuka dan aktivitas UMKM diizinkan berjalan kembali dengan sistem yang lebih rapi dan terorganisir.

Baca juga : Kunjungi Wakatobi, Presiden Tinjau Pameran Produk UMKM

“UMKM tetap kita fasilitasi. Justru setelah ini, mereka akan berjualan di tempat yang lebih tertata,” jelasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Sultra telah menyiapkan sekitar 100 tenant resmi bagi pelaku UMKM. Program ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi yang digagas Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan dikelola melalui Perumda.

Namun, karena jumlah pelaku UMKM cukup banyak, tidak semuanya dapat ditampung di area utama. Seleksi dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata, dengan mempertimbangkan kesiapan produk dan pelayanan.

Bagi UMKM yang belum masuk ke dalam venue utama, pemerintah juga menyediakan lokasi alternatif meski kapasitasnya terbatas.

Pemprov menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk membatasi ruang usaha, melainkan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan tertib dan nyaman selama perayaan berlangsung.

“Ini bukan pembatasan, tapi penataan. Kita ingin semua tetap berjalan, tapi lebih rapi dan kondusif,” tegas Andi Syahrir. (Z-10)