WFH ASN Mulai Berlaku Hari Ini, Pakar UGM Ingatkan Potensi Penurunan Produktivitas Kerja

PEMBERLAKUAN kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dilaksanakan dengan frekuensi satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini utamanya bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban energi nasional.

Namun, kebijakan ini memicu diskusi mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap kinerja birokrasi. Pengajar Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mengungkapkan bahwa keberhasilan WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan budaya kerja mandiri.

“Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan atau petunjuk teknis (juknis) dan belum mandiri, maka WFH berpotensi mengurangi produktivitas kinerja. ASN dikhawatirkan akan lebih fokus pada pekerjaan domestik atau urusan rumah tangga,” ujar Subarsono, Jumat (10/4).

Baca juga : Soal WFH ASN, DPRD: Pelayanan Publik Harus Prioritas 

Syarat Efektivitas: Monitoring dan Output Terukur

Menurut Subarsono, pemerintah perlu menerapkan standarisasi layanan berbasis output atau waktu agar WFH tidak menjadi celah penurunan kinerja. Ia menyarankan adanya sistem monitoring yang ketat dan terukur.

“Perlu ada timesheet atau catatan waktu kerja serta pertemuan singkat harian maupun mingguan secara daring. Gaya kepemimpinan yang dibutuhkan adalah trust-based leadership, yakni kepemimpinan berbasis kepercayaan bahwa ASN mampu bekerja mandiri tanpa pengawasan fisik langsung,” jelasnya.

Efisiensi Ekonomi dan Risiko Penyalahgunaan

Dari sisi ekonomi, Subarsono menilai WFH secara teoritis dapat mengurangi biaya operasional kantor. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan perhitungan riil terkait penghematan listrik dan dampaknya terhadap APBN atau APBD agar tidak terjebak pada asumsi semata.

Baca juga : WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku di Kota Pekanbaru

Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan WFH, terutama jika dilakukan pada hari Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan. Menurutnya, ASN golongan menengah ke atas berpotensi memanfaatkan waktu tersebut untuk berlibur, sementara golongan menengah lainnya mungkin mencari pekerjaan sampingan.

“Sebaliknya, ASN golongan ekonomi bawah sangat kecil kemungkinannya menggunakan WFH untuk long weekend karena keterbatasan finansial,” tambahnya.

Pekerjaan yang Tidak Bisa WFH

Subarsono menegaskan bahwa tidak semua jenis pekerjaan ASN dapat dilakukan secara jarak jauh. Pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik tetap harus berjalan secara luring (offline).

“Layanan seperti pengurusan SIM, KTP, sertifikat tanah, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap memerlukan kehadiran fisik ASN sebagai pemberi layanan,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, ia tetap mendukung proses pembelajaran secara luring untuk mencegah terjadinya learning loss atau penurunan pengetahuan pada siswa. Guru dan dosen dinilai memiliki ruang improvisasi yang lebih luas saat bertatap muka langsung.

Sebagai rekomendasi penutup, Subarsono menyarankan pemerintah melakukan evaluasi berkala dalam dua bulan pertama melalui survei kepuasan publik. “Gunakan mekanisme reward and punishment yang jelas untuk memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik,” pungkasnya. (AU/E-4)