El Nino Mengintai, Gubernur NTT Minta Daerah Siaga Hadapi Kekeringan

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengingatkan potensi ancaman serius fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kering lebih panjang dan ekstrem di wilayah NTT. 

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kekeringan.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT di halaman Kantor Gubernur NTT, Selasa (7/4) pagi, seusai libur paskah yang dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan pejabat Pemprov NTT

Baca juga : Stok Pangan Aman, Indonesia Siap Hadapi El Nino ‘Godzilla’

Menurut Melkiades, informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan NTT menjadi salah satu wilayah yang paling berpotensi terdampak El Nino. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif yang terencana dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau tidak disiapkan dengan baik, dampaknya akan sangat terasa bagi masyarakat, terutama di sektor air bersih dan pertanian,” ujarnya.

Karena itu, dia menekankan pentingnya langkah konkret, seperti penguatan cadangan air, pengelolaan distribusi air bersih, serta kesiapan sektor pertanian menghadapi potensi gagal panen akibat kekeringan panjang. Ia juga meminta perangkat daerah segera menyiapkan skenario penanganan darurat.

Baca juga : Dinas TPHP Cianjur Waspadai El Nino 'Godzila', Siapkan Upaya Antisipasi Strategis

Selain itu, ia mengingatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara disiplin dan tepat sasaran untuk mendukung upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, belanja daerah harus difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Tidak boleh ada kebocoran anggaran. Setiap rupiah harus digunakan secara efektif, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti penanganan dampak El Nino,” tegasnya.

Menurutnya, pengawasan akan diperketat dengan melibatkan aparat penegak hukum guna mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, ia turut menyinggung penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia memastikan bahwa terdapat komitmen kuat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adil.

“Kita bersyukur karena pemerintah pusat memberi perhatian serius. Komitmennya jelas, tidak ada PPPK yang akan dirumahkan,” katanya. (H-2)