Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SUDAH sebulan lebih korban banjir bandang Sumatra masih dikepung sedimentasi lumpur tebal di berbagai kawasan sudut permukiman. Mereka saban hari masih harus bergelut dan berlumuran lumpur pekat yang memenuhi dalam rumah, masjid gedung sekolah hingga berbagsi pekarangan sekitarnya.
Guna meringankan beban para korban bencana itu, di hari libur terakhir tahun baru 2026, Minggu (4/1), ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Pidie dikerahkan ke lokasi terdampak. Tujuannya adalah membantu membersihkan lumpur yang memenuhi rumah-rumah warga, Masjid, badan jalan dan fasilitas umum lainnya.
Hal itu sesuai surat Perintah Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, Nomor 400.9.10.2/5198/2025, tentang pelaksanaan gotong royong massal. Aksi sosial peduli sesama itu di pimpin langsung oleh Bupati Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati Alzaizi.
Amatan Media Indonesia, Minggu (4/1), sekitar 5.000 ASN dan PPPK itu menyebar ke tiga lokasi banjir yang hinga sekarang masih penuh lumpur. Masing-masing adalah Kecamatan Kembang Tanjung, Mutiara dan Kecamatan Mutiara Timur.
Adapun pembersihan dilakukan secara manual yaitu menggunakan cangkul, skrup, dan diangkut dengan gerobak sorong. Sasaran pembersihan utama adalah pekarangan rumah, masjid, saluran pinggir jalan dan badan jalan desa.
"Bagian dalam rumah kadang sudah dibersihkan sendiri oleh pemiliknya. Kami lebih banyak membersihkan pekarangan, selokan dan bada jalan," tutur Drh Teungku H Fadli, kepala Dinas Syariat Islam, Kabupaten Pidie.
Dikatakan Fadli, sesuai harapan bupati dan wakil bupati, rumah-rumah yang terendam itu segera bersih dari endapan lumpur. Karena itu personel ASN dan PPPK jangan menonton kondisi masyarakat yang selama ini cukup menderita.
Meski sulit membersihkan secara sempurna, tapi paling kurang para korban yang rumahnya masih utuh bisa segera menempati kembali. Apalagi mereka yang memiki anak-anak pelajar yang mengakhiri musim libur smester sekolah.
"Bupati dan wakil bupati saja membagi waktu turun ke lokasi. Insya Allah penderitaan korban terdampak banjir segera berakhir" tutur Teungku Fadli. (H-1)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved