Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan sebanyak 5.072.178 pemilih sebagai hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025.
Penetapan ini dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Provinsi Riau pada Kamis (11/12), yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Riau, Abdul Rahman, merinci bahwa total pemilih tersebut terdiri dari 2.569.805 pemilih laki-laki dan 2.502.373 pemilih perempuan.
Abdul Rahman menegaskan bahwa proses pengolahan data pemilih dilakukan secara cermat dan berjenjang melalui verifikasi administrasi dan pengecekan faktual di 172 kecamatan dan 1.862 desa/kelurahan.
“Setiap data yang ditetapkan telah melalui proses pencermatan berlapis. Kami memastikan seluruh perubahan data dapat diverifikasi baik dari sisi kependudukan maupun kondisi di lapangan,” ujarnya, Jumat (12/12).
Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, menambahkan bahwa pemutakhiran melibatkan pencocokan dan penelitian data ke Disdukcapil dan pihak terkait. Bahkan, KPU turun langsung menemui pemilih apabila diperlukan untuk mengonfirmasi data.
Data yang dimutakhirkan meliputi warga yang baru memenuhi syarat usia sebagai pemilih, pensiunan TNI/Polri, pemilih yang mengalami perpindahan domisili atau perubahan status, dan pemilih yang telah meninggal dunia.
KPU Provinsi Riau menyatakan bahwa akurasi data pemilih merupakan prasyarat penting bagi penyelenggaraan pemilu yang terpercaya dan berkomitmen menyediakan data pemilih yang mutakhir sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya. (RK/P-5)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved