Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA tim pemenangan Pasangan Aep Syaepuloh dan Maslani pilkada Karawang yang juga ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang, Dian Fahrud Jaman, menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat Karawang, dan berharap penetapan pasangan Aep-Maslani membawa kebaikan bagi Karawang.
"Karawang kini telah memulai babak baru kepemimpinan yang diharapkan membawa perubahan positif, mengutamakan pembangunan berkelanjutan, dan mempererat sinergi antar-elemen masyarakat," kata Dian Fahrud Jaman, Jumat (10/1).
Dian yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang mengatakan, usai penetapan Aep-Maslani menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang pada Kamis (9/1) kemarin, pihaknya akan segera menggelar rapat paripurna Mudah-mudahan prosesnya berjalan cepat agar segera dapat ditindaklanjuti.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang telah menetapkan H. Aep Syaepuloh dan H. Maslani sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030 melalui rapat pleno terbuka.
Penetapan tersebut merupakan tahap akhir sebelum pelantikan resmi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penetapan berdasarkan Surat Keputusan KPU Karawang Nomor 20 Tahun 2025. Pasangan Aep Syaepuloh dan Maslani unggul dengan 669.674 suara atau 55,30 persen dari total suara sah. Pasangan ini diusung oleh koalisi yang terdiri dari Partai NasDem, PKB, PKS, PDIP, dan Perindo. (S-1)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved