Akses Jalan akan ditutup PT KAI, Warga Lakukan Unjuk Rasa

WARGA Kampung Bojong Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta,Jawa Barat berunjukrasa menolak ditutupnya akses jalan yang melintas rek Kereta Api. Rencana penutupan akses jalan tersebut ditolak warga karena tanpa sosialisasi terlebih dahulu dari pihak PT KAI Daop 2 Bandung.

Warga Kampung Bojong menolak penutupan akses jalan yang dilintasi keterangan api tujuan Bandung - Jakarta, karena akses jalan tersebut menjadi salah satu akses yang digunakan warga sejak puluhan tahun

"Kami tetap menolak penutupan jalan apalagi penutupan akses jalan tanpa sosialisasi," kata Solihin salah seorang warga,Rabu (30/10).

Baca juga : Harga Cabai di Purwakarta Terjun Bebas hingga Rp10 Ribu per Kilogram

Warga juga meminta solusi jika PT KAI tetap akan menutup Akses jalan tersebut. "Kami minta solusi minimal dibuatkan flay over jika petugas memaksa melakukan penutupan," tegas warga.

Sementara, Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi mengatakan penutupan JPL Liar tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang jalur KA, mengacu kepada Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyatakan bahwa perpotongan antara jalur kereta dan jalan dibuat tidak sebidang.

Ayep menyampaikan, terkait pembangunan flyover maupun underpass agar perlintasan tidak sebidang bukanlah menjadi kewenangan KAI. "Itu kewenangan Pemerintah, Kemenhub, dan Kementerian PUPR," jelasnya.

Baca juga : Pantau Ternak Bantuan, PJ Bupati Purwakarta Minta Penerima Bantuan Tanggung Jawab

Dalam melakukan penutupan perlintasan ini, PT KAI Daop 2 Bandung bekerjasama dengan beberapa pihak terkait, mulai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Pemerintah Daerah, dan instansi kewilayahan serta beberapa pihak lainnya.

Sebelum melakukan penutupan, PT KAI Daop 2 Bandung telah melakukan sosialisasi bersama dengan unsur kewilayahan kepada warga di sekitar lokasi baik secara langsung maupun melalui pemasangan spanduk pemberitahuan. Bagi masyarakat yang biasa memanfaatkan perlintasan liar tersebut agar dapat menggunakan jalur alternatif lain yang ada atau perlintasan resmi terdekat demi keselamatan bersama.

Ayep menjelaskan, guna mewujudkan keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, maka perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 94. Adapun penutupan tersebut dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pengguna kendaraan yang akan melalui perlintasan sebidang resmi juga dihimbau agar tetap mengikuti tata tertib melalui rambu yang telah disiapkan. Pengendara diminta untuk tidak memaksakan diri melaju jika sudah ada rambu peringatan dan alarm sudah berbunyi tanda kereta api akan melintas. (H-2)