Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Jawa Tengah menggencarkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai upaya menyediakan akses rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dan BP Tapera di Yogyakarta pada hari Selasa.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyatakan harapannya agar program KPR Sejahtera FLPP dapat diperluas dan dipercepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak MBR.
Baca juga : Dana Rumah Tapera Rp12 Triliun Siap Disalurkan
"Program KPR Sejahtera FLPP ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan," ujar Paku Alam.
Beliau menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera dan memiliki tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Paku Alam menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga : PUPR: Program Sejuta Rumah Semester I/2023 Capai 480.438 unit
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui bahwa properti memiliki dampak yang signifikan dalam perekonomian Indonesia.
"Saat ini, kebutuhan akan hunian semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk," ungkap Heru.
Dia menambahkan bahwa meskipun target-target rumah yang ditetapkan telah dapat dicapai oleh perbankan, namun keseimbangan antara pasokan dan permintaan masih tetap terjaga. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong perbankan untuk mencapai target pembangunan yang lebih tinggi.
Direktur Utama PT Bank BPD DIY, Santoso Rohmat, menyatakan bahwa realisasi program FLPP PT Bank BPD DIY sudah mendekati 500 rumah, dan diharapkan akan terus meningkat untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memiliki rumah sederhana. (Z-10)
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Pelaku usaha properti di Provinsi Aceh mendesak agar perbankan konvensional diizinkan kembali beroperasi di wilayah tersebut.
Sebanyak 497 unit rumah subsidi berkualitas dibangun di wilayah Soreng Bandung untuk membantu program satu juta rumah milik pemerintah.
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved