Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SITUASI kekurangan guru masih menjadi permasalahan di sebagian besar sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terutama di wilayah selatan.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, hingga saat ini distribusi jumlah guru masih belum merata di setiap sekolah. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga pengajar di berbagai tingkatan pendidikan, terutama di SD dan SMP.
"Kekurangan guru terutama terjadi pada tingkat SMP, terutama pada guru mata pelajaran, dan juga di tingkat SD, terutama pada guru kelas," ungkap Ruhli dalam wawancara telepon pada Minggu (12/5).
Baca juga : Formasi Guru PPPK ASN Menyesuaikan Usulan Pemda
Ruhli menjelaskan bahwa jumlah guru di Kabupaten Cianjur saat ini sekitar 9 ribu orang, termasuk guru dengan status ASN dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Secara rata-rata, setiap sekolah memiliki sekitar tujuh orang guru berstatus ASN.
Namun, menurut Ruhli, kebutuhan akan jumlah guru sebenarnya lebih dari 12 ribu orang, yang didasarkan pada jumlah sekolah dan jumlah siswa di tingkat SD dan SMP.
"Kami masih kekurangan sekitar 3 ribu orang guru. Setidaknya, kami berharap kekurangan ini bisa segera teratasi," tegasnya.
Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), kekurangan guru terutama terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Pendidikan Agama Islam (PAI), serta Tata Usaha, termasuk para penjaga sekolah.
"Sejalan dengan arahan dari bupati dan konsultasi dengan DPRD, kami berkomitmen untuk mengatasi kekurangan ini dengan melakukan pemertaan guru, salah satunya melalui pengangkatan PPPK," tambah Ruhli. (Z-10)
HABIB Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua kini resmi diakui sebagai WNI. Status WNI itu merupakan langkah menuju pengakuan sebagai Pahlawan Nasional semakin dekat.
Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam
Pelatihan diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia.
NELSON Mandela, seorang revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan, pernah mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Prof Cecep Darmawan menilai program cleansing guru honorer sangat diskriminatif.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved