Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Flores timur, memeriksa seorang kepala desa di Kabupaten Flores Timur, NTT, atas dugaan ketidaknetralan dalam Pemilu 2024. Pemeriksaan dilakukan terkait beredarnya unggahan kepala desa tersebut di Laman Facebook Desa Tuakepa.
Unggahan itu bertuliskan, 'Pilpres Sudah selesai, Prabowo Gibran menang dengan skenario apapun.'
"Terkait kepala desa, saat ini kami sudah memeriksa saksi dan berkasnya kepala desa sudah di serahkan ke pihak kepolisian," ujar Ketua Bawaslu Flotim, Ernesta Katana, kepada Media Indonesia Kamis (22/02).
Baca juga : Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Flotim Ricuh, Masa Geruduk Kantor Camat Larantuka
Jika terbukti melakukan pelanggaran, kepala desa tersebut bisa dikenai hukuman paling lama satu tahun penjara atau denda Rp12 juta.
Ernesta mengatakan, pada masa kampanye, pihaknya juga pernah menemukan satu kasus serupa. Saat itu, ada seorang PNS di Flores Timur yang secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.
"PNS itu sudah diproses dan telah direkomendasikan kasusnya ke Komisi ASN," tandasnya. (Z-11)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa.
Profil HM Kunang, ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Sosok kepala desa yang kini menjadi sorotan publik usai namanya ramai diberitakan terkait kasus KPK.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kearifan lokal harus dimanfaatkan dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved