Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Forum Literasi Politik, Hukum, dan Keamanan Digital (Firtual) bertema “War on Drugs” di Surabaya, Rabu (24/1).
Plt. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kominfo, Marroli J. Indarto, yang diwakili oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM, Astrid Ramadiah Wijaya, menyampaikan bahwa Riset BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami penurunan.
“Dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023. Meskipun penurunan angka hanya sebesar 0,22 poin, lebih dari 300 ribu anak bangsa berhasil diselamatkan,” papar Astrid membacakan sambutan. (24/1).
Meski begitu, kata dia, narkoba masih menjadi musuh yang harus ditangani bersama. Survei BNN dengan BRIN menunjukkan bahwa prevalensi pemakai narkoba berada pada rentang umur 15-58 tahun.
“Narkoba telah masuk ke berbagai sektor dengan masih adanya pekerja yang menggunakan narkoba ketika beraktivitas di kantor. Bahkan, pelajar sudah mencoba narkoba sejak di bangku sekolah menengah pertama,” tambah Astrid.
Deputi Pencegahan BNN, Richard M. Nainggolan menyampaikan bahwa upaya memerangi narkoba harus terus diperluas cakupannya. Tidak hanya memerangi narkoba, namun juga harus membuat Indonesia bersih dari narkoba. Richard menjelaskan, seringkali masyarakat berpersepsi bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah bagi mereka yang masih muda usianya.
“Faktanya, angka penyalahgunaan terbesar berada pada kelompok pekerja dan menimbulkan masalah berantai, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga menurunnya produktivitas yang merugikan organisasi,” jelas Richard.
Permasalahan memerangi narkoba diungkapkan Richard harus dinamis dikarenakan karakteristik kejahatan narkoba begitu terstruktur dan bisa dilakukan oleh siapa saja.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang turut hadir selaku narasumber memaparkan bahwa profesi karyawan merupakan profesi dengan jumlah terlapor dalam kasus narkoba terbanyak pada bulan Januari hingga Juni 2023 dari data BNN dan Polri. Sehingga, diperlukan upaya antisipasi dan pencegahan bagi para pekerja, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah wajib tes urin untuk pelamar calon ASN, deteksi urin secara rutin, untuk pencegahan perlu kontak pengaduan yang bekerja sama dengan BNN apabila diduga ada penyalahgunaan narkoba, dan pendirian pusat informasi dan edukasi narkoba di kantor-kantor pemerintahan,” ujar Sherlita.
Psikolog Klinis & Influencer, Nanin Aritrana, pada kesempatan ini turut mengajak generasi muda mengambil peran memerangi narkoba. Nanin menjelaskan bahwa banyak orang ingin mendapatkan 3B yakni Bahagia, Bebas, dan Berkembang, dan untuk menuju ketiga hal tersebut terdapat celah lewat penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan Firtual “War on Drugs” dihadiri oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari ASN dan masyarakat umum secara daring dan luring, serta diharapkan dapat ikut menularkan semangat memerangi narkoba. Acara ini juga ditayangkan secara langsung di akun Youtube Ditjen IKP Kominfo. (M-3)
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Imigrasi Palu juga diminta untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved