Kemenkumham Sulteng Komitmen Jaga Netralitas ASN di Pemilu 2024

KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di provinsi tersebut. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, memastikan jajarannya terus bersikap netral dalam menghadapi pesta demokrasi.

“Kita berkomitmen mendukung jalannya pemilu yang aman dan damai, memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan di jajaran,” ujar Hermansyah usai mengikuti kegiatan penandatangan komitmen netralitas ASN menjelang Pemilu 2024 di Luwuk, Kabupaten Banggai, Jumat (19/1).

Nantinya, seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Ruman Tahanan Negara (Rutan) di Sulteng, akan dijadikan sebagai tempat pemungutan suara (TPS) khusus oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan mendapatkan hak untuk memilih.

“Pastinya dengan kerja sama pemerintah daerah setempat dan KPUD serta Bawaslu, kita yakin penyelenggaraan pemilu di TPS khusus Lapas dan Rutan dapat berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Baca juga: Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah

Tidak hanya berkomitmen menjaga netralitas, Kanwil Kemenkumham Sulteng besera seluruh ASN juga berikrar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Hermansyah optimistis dapat memberikan kinerja yang berdampak dan berkontribusi besar dalam kemajuan bangsa serta meraih prestasi yang lebih gemilang.

Hermansyah menyebutkan, pembangunan zona integritas yang berfokus pada wilayah bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani, menjadi tujuan besarnya.

“Kita optimistis di tahun ini dapat meraih predikat WBK/WBBM, hal tersebut kita dorong bersama-sama seluruh jajaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Irjen Kemenkumham RI, Razilu, yang turut hadir dalam agenda itu menyampaikan keyakinannya terhadap kinerja jajaran Kemenkumham Sulteng, yang menurutnya bisa berdampak baik untuk bangsa dan negara.

“Saya sangat bersyukur bisa kembali mengunjungi Luwuk. Kegiatan ini sangatlah penting untuk dilakukan di awal tahun yang penuh dengan sikap optimisme menghadirkan kinerja Kemenkumham yang berdampak baik kedepan,” harapnya.

Baca juga: DPR Soroti Pj Kepala Daerah tidak netral di Pemilu 2024

Dalam kesempatan itu, Razilu menyerahkan piagam penghargaan kepada Satuan Kerja (Satker) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berpredikat pelayanan publik berbasis ham (P2HAM) tahun 2023 dari Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI.

Adapun yang mendapat penghargaan tersebut, di antaranya Kanwil Kemenkumham Sulteng, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Luwuk, Bapas Palu, Kantor Imigrasi (Kanim) Palu, Kanim Banggai, Lapas Ampana, Lapas Parigi, Lapas Perempuan, Rutan Palu, Rutan Poso, dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Palu.

“Ini tidak boleh berhenti sampai di sini saja, harus dipertahankan lagi, selamat kepada penerima semua, mari terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” pesan Razilu kepada Satker dan UPT penerima penghargaan.

Ia juga berpesan, agar seluruh Satker dan UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng terus berkolaborasi bersama dalam membangun bangsa, integritas, dan pola hidup sederhanaz

“Mari terus kita berkolaborasi bersama dalam membangun bangsa. Namun ingat, integritas haris terus kita junjug setinggi-tingginya,” tandas Razilu.

Dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenkumham Sulteng turut melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ham di wilayah Banggai.

Hadir dalam MoU itu, Bupati Banggai Amiruddin, Ketua DPRD Banggai, Suprapto bersama Forkompinda, Irjen Kemenkumham RI, Razilu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas serta seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Sulteng. (Z-11)