Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG musim penghujan dan ancaman bencana banjir, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, melakukan normalisasi dua sungai besar Sungai Barabai dan Sungai Batang Alai.
"Mitigasi bencana banjir jelang musim penghujan kita lakukan dengan normalisasi di kawasan hilir Sungai Barabai dan Sungai Batang Alai menggunakan exavator amphibi. Pekerjaannya tengah berlangsung," ujar Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah, Ahmad Yani, Senin (13/11).
Pemkab Hulu Sungai Tengah juga melakukan pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi dan menggalakkan sosialisasi kewaspadaan bencana. "Kita juga mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Kolam Regulasi dan rencana pembangunan bendungan Pancar Hanau di kaki Pegunungan Meratus," kata Ahmad Yani.
Baca juga: BI Perkuat Investasi Hijau di Kalimantan Selatan
Pembangunan kolam regulasi merupakan proyek pengendali banjir Barabai yang dibangun Kementerian PUPR dengan anggaran sebesar Rp280 miliar. Kolam regulasi dibangun pada 2021 di lahan seluas 60 hektare, diharapkan selesai pada 2024 mendatang.
Kepala BPBD Hulu Sungai Tengah, Ahmad Apandi mengatakan ada puluhan desa yang tersebar di 11 kecamatan di wilayahnya masuk kategori rawan bencana hidrometeorologi terutama banjir. Adapun 11 kecamatan dimaksud yakni, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, Hantakan, Haruyan, Pandawan, Barabai, Batu Benawa, Batang Alai Timur (BAT), Batang Alai Selatan (BAS), Batang Alai Utara (BAU), dan Limpasu.
Baca juga: Kalimantan Selatan Targetkan Penurunan Stunting Menjadi 18,1 Persen di 2023
Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu daerah rawan bencana hidrometeorologi tahunan di Kalsel. Pada peristiwa banjir besar tahun 2021, sebagian besar wilayah kabupaten ini nyaris tenggelam akibat banjir. Puluhan ribu jiwa warga terdampak dan sembilan orang warga tewas terseret banjir.
Banjir yang disebut terparah dalam sejarah tersebut telah melumpuhkan ekonomi masyarakat, termasuk roda pemerintahan daerah. (Z-3)
Walhi Kalsel mencatat deforestasi 146.956 hektare dan dominasi industri ekstraktif memicu krisis ekologi serta konflik ruang hidup di Kalimantan Selatan.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
TIM Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menerjunkan tim melakukan pengecekan senjata api (senpi) dinas untuk memastikan kelayakan fisik, kebersihan, hingga fungsi mekanisme.
Pasar terapung yang dihadirkan tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata visual, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya khas Kalimantan Selatan.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Lapas Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok dan tes urine bersama APH dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 guna mewujudkan Zero Halinar.
Di Kabupaten Balangan, banjir yang sebelumnya melanda delapan desa pada lima kecamatan, kini meluas ke Kecamatan Juai.
BPBD setempat mencatat banjir paling parah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir terjadi di sejumlah desa pada tiga kecamatan yaitu Batu Benawa, Barabai dan Pandawan.
Mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif dibebankan vonis pidana pengganti puluhan miliar rupiah.
Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara meluas hingga 46,4 hektare tanaman padi dan 190 kg semaian terendam.
Kalimantan Selatan sangat rawan bencana. Jika kemarau terjadi kebakaran dan saat musim hujan terjadi banjir dan longsor.
SMK-PP Negeri Banjarbaru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved