Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi 9 provinsi yang menjadi nominator penerima Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023.
Provinsi tersebut meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.
Apresiasi itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat mengawal jalannya presentasi kepala daerah. Presentasi kepala daerah merupakan salah satu tahapan dari serangkaian penilaian IGA 2023.
Baca juga : Mendagri Minta Daerah Sigap Adakan Gerakan Pangan Murah
"Hari pertama untuk pelaksanaan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang Bapak/Ibu tunjukkan sampai dengan hari ini," ungkapnya.
Berbagai inovasi dari kluster provinsi di antaranya Sistem Pelayanan Kesehatan PAIJO GR (Peningkatan Akses Layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong) yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga : Terima Kunker DIPD Lumajang, BSKDN Kemendagri Jelaskan Ketentuan soal PJ Kepala Daerah
Inovasi lainnya datang dari Provinsi Jawa Barat dalam bidang ekonomi yakni CEO BUMDes Kebaruan untuk memudahkan rentang kendali pembangunan desa. Hal ini khususnya aspek perekonomian desa melalui optimalisasi pemanfaatan dan peran BUMDes.
Tidak hanya itu, Provinsi Sumatra Barat juga memaparkan inovasi unggulannya yang diberi nama Masuk Surga (Memberikan Akses Mudah dan Komprehensif untuk Seluruh Warga). Inovasi dalam bidang kesehatan tersebut menyediakan fasilitas antar-jemput pasien operasi katarak secara gratis, mendeteksi dini gangguan penglihatan, hingga menurunkan presentase diagnosis katarak.
Inovasi dalam bidang kesehatan juga dipaparkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan inovasi yang disebut Taman Safari (Temukan Masalah Pertumbuhan pada Semua Balita dengan Faktor Resiko Stunting). Inovasi tersebut merupakan upaya untuk menurunkan prevalensi balita stunting.
"Syukurlah ada inovasi ini (Inovasi Taman Safari), dan siapapun yang menjadi warga negara yang ada di Jakarta itu terfasilitasi atau terlayani setidak-tidaknya dengan pendataan, berikutnya intervensi berdasarkan hak berikut tanggung jawab dari masing-masing pihak atas adanya stunting yang ada di Jakarta," pungkasnya. (Z-5)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Perhelatan Pilkada Serentak 2024 diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang merakyat
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Kader harus terus melakukan konsolidasi mulai dari tingkat ranting hingga wilayah demi terciptanya soliditas yang kuat.
Kota Medan yang saat ini dipimpin menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution masih memiliki 'utang' ke KPU Kota Medan dan Bawaslu Kota Medan sebesar Rp49,3 miliar dan Rp15,27 miliar.
Pembukaan ulang pendaftaran calon perseorangan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang adil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved