Jaga Ketersediaan Air, Ketua Komisi IV DPR RI Minta Petani di Kudus Pertahankan Pohon Resapan

DALAM kunjungannya bersama jajaran anggota Komisi IV DPR RI di kawasan budidaya tanaman padi Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (26/9), Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta para petani agar tetap menjaga pohon-pohon resapan air. Hal ini guna mengantisipasi situasi kekeringan atau kondisi iklim seperti El-Nino yang saat ini terjadi.

Sudin menuturkan, faktor alam tidak bisa ditolak. Ada musim hujan dan ada musim kemarau. Namun, bagaimana kita sebisa mungkin mengantisipasi kondisi yang terjadi agar pertanian tetap berjalan dengan baik. Diantaranya dengan menjaga pohon-pohon resapan, sehingga kebutuhan pengairan untuk pertanian selalu stabil meski sedang kemarau. 

“Kenapa tidak ada air di bendungan, karena ada pohon ditebang. Coba kalau dijaga dengan baik, maka ketersediaan air akan stabil,” ujarnya.

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR Pastikan Stok Beras Hingga Akhir 2023 Masih Aman

Dalam kunjungannya kali ini, Komisi IV DPR RI bersama Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi juga mendengarkan langsung keluhan para petani.  

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kudus Sayono mengatakan, Kudus sering mengalami siklus tahunan berupa genangan air karena proses pembuangan tidak lancar. Sehingga petani merugi, gagal panen dan tidak bisa menanam kembali. Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah kembali memberikan bantuan bibit pupuk agar petani bisa menanam kembali jika terjadi gagal panen.

Selain itu, pihaknya juga mengeluhkan persoalan kartu tani yang masih belum bisa diakses oleh sebagian petani. Ia meminta agar ada penyederhanaan dalam sistemnya supaya kebutuhan petani akan pupuk bisa teratasi dengan kartu tani. 

Sementara itu, Kepala Desa Bulungcangkring Sulakim menuturkan, ada 216 hektare lahan produktif yang bisa ditanam dan dipanen sebanyak tiga kali setahun. Namun, ada daerah genangan 550 hektare yang menjadi lahan tidak produktif. Jika saja lahan ini bisa diproduktifkan, maka wilayahnya bisa swasembada pangan. Ia pun meminta agar pemerintah memberikan bantuan pembangunan embung serta pengadaan traktor roda empat untuk gabungan kelompok tani (gapoktan). 

Baca juga: Tindak Lanjuti Isu Kekeringan, Komisi IV DPR RI Tinjau Langsung Lahan Pertanian di Kudus

Menanggapi hal itu, Sudin mengatakan bahwa pemerintah sangat memperhatikan para petani dengan memberikan pupuk. Hanya saja, permintaan pupuk secara keseluruhan sangat tinggi yakni 24 juta ton. Sedangkan kemampuan pemerintah untuk 2023 ini hanya 6 juta ton dan di 2024 turun menjadi 5 juta ton. 

Sedangkan untuk pupuk non subsidi, Sudin berjanji akan mengupayakan penambahan kios pupuk agar petani bisa mudah mengakses pupuk baik yang disubsidi maupun non subsidi. “Untuk para penyuluh, kita sudah upayakan pengadaan pulsa Rp50 ribu per bulan untuk mempermudah koordinasi dan laporan. Tahun depan akan diupayakan Rp100 ribu per bulan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Pupuk Indonesia Bob Indarto mengatakan pihaknya sudah kelebihan produksi. Namun untuk di Kudus penyerapannya masih rendah yakni 64%, salah satunya karena berkaitan dengan El Nino. “Mohon dibantu agar penyerapan pupuk di Kudus bisa memenuhi yang telah ditetapkan. Soal kartu tani akan kita kordinasikan agar masalah ini segera selesai,” pungkasnya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi di lokasi yang sama menambahkan, banyak aspirasi petani yang langsung diberikan solusi di lapangan. Salah satunya mengenai asuransi petani. Ia mengimbau agar para petani ikut asuransi. Hal ini guna mengantisipasi kemungkinan puso atau gagal panen. “Para petani harus mau ikut asuransi. Dengan premi yang tidak besar, petani bisa mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen,” katanya.( RO/S-3)