Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi terhadap kontribusi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petrochina International Jabung Ltd (PCJL) di daerah Jambi. Petrochina Jabung juga disebut aktif berkontribusi di daerah operasionalnya.
Al Haris mengatakan, siap memastikan dukungan pemerintah daerah dalam keberlanjutan operasional Jabung. "Kita akan terus dukung dalam keberlanjutan operasional Jabung," katanya di Jambi, Rabu (30/8).
Menurut dia, selama ini kontribusi (KKKS PetroChina) besar kepada daerah-daerah lokasi operasinya, termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabunh Barat di Provinsi Jambi.
“Dalam catatan kami dalam beberapa tahun terakhir PetroChina Jabung menunjukkan kontribusi yang sangat baik, dan kita sangat mengapresiasi," ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini PetroChina Jabung menempati posisi ketujuh dalam produksi minyak dan gas di antara KKKS lain di Indonesia. Ke depan wilayah kerja Jabung memiliki banyak target untuk dicapai, dan SKK Migas menantikan peran Jabung yang lebih besar dalam peningkatan produksi dan pemanfaatan teknologi baru.
PetroChina International Jabung Ltd kembali dipercaya memperoleh perpanjangan kontrak sebagai operator Wilayah Kerja Jabung di Provinsi Jambi untuk periode 2023 hingga 2043.
Di tempat terpisah, Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) Rio HC sebelumnya menilai, iklim investasi hulu migas di Jambi selama ini sangat kondusif dan mampu memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi para investor yang masuk ke wilayah Jambi.
Apalagi keberadaan PetroChina Jabung selain memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, juga telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di wilayah Jambi.
Untuk itu, menurut dia, tidak hanya dukungan pemerintah daerah saja, namun pelaku usaha dan stakeholders lainnya perlu terus mengawal tercipta kegiatan usaha migas yang kondusif dan nyaman seperti di Jambi.
"Secara umum, persepsi masyarakat terhadap dampak pengembangan migas di Jambi menunjukkan dampak positif terhadap pengembangan wilayah serta kondisi ekonomi masyarakat. Ini pencapaian yang sangat baik," ujar Rio.
Dia menambahkan, dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur selama ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus apresiasi atas kinerja positif KKKS di wilayahnya. Dengan demikian, kata dia, penting untuk menjaga iklim investasi di sektor hulu migas.
"Di samping perlunya penguatan regulasi berupa UU migas baru, keberpihakan dan dukungan pemerintah daerah serta lapisan masyarakat sangat penting bagi industri untuk mengembangkan usahanya," ungkapnya. (RO/E-1)
Polda Jambi menggerebek lokasi penyuntikan gas subsidi ke tabung nonsubsidi di kebun sawit Muarojambi. Ratusan tabung gas disita sebagai barang bukti.
Pengiriman semen tercatat meningkat seiring berjalannya proyek-proyek infrastruktur di wilayah Jambi.
Pemerintah daerah dan pelaku usaha kehutanan memperkuat kolaborasi untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, terutama melalui penerimaan Dana Bagi Hasil.
KEKERASAN terhadap Orang Rimba atau warga Suku Anak Dalam (SAD) dengan petugas security kembali terjadi di areal perusahaan perkebunan kelapa sawit di Jambi.
Baznas terus memperluas dan mengembangkan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk ZChicken, agar semakin banyak mustahik yang dapat naik kelas.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Pramono Anung memastikan tidak akan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN meski pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD)
Pemangkasan DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dipastikan akan mempengaruhi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2026.
Rano mengatakan, dengan demikian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang sudah disepakati akan dilakukan perubahan kembali.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp15 triliun hingga menyisakan Rp11 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menuntut hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari aktivitas eksplorasi dan produksi gas bumi berskala jumbo di Selat Makassar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved