Hulu Migas Jadi Penopang Ekonomi Daerah, Kontribusi Terbesar Tercatat di Jambi

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, terutama melalui penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor migas. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro mengatakan kontribusi sektor ini tidak hanya terlihat dari sisi produksi energi, tetapi juga dari aliran pendapatan yang masuk langsung ke kas daerah.

“DBH dan PBB migas merupakan penerimaan yang menjadi bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi. 

Secara nasional, sektor migas menyumbang sekitar separuh dari total penerimaan PBB. Dari jumlah tersebut, sekitar 98% didistribusikan kembali ke daerah, terutama wilayah penghasil. Skema ini menjadikan migas sebagai salah satu sumber pendapatan strategis bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.

Baca juga : Forum SRM 2026 Dorong Penguatan Rantai Pasok Migas

Di tingkat daerah, kontribusi tersebut tercermin di Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung. Aktivitas operasi PetroChina International Jabung Ltd tercatat memberikan kontribusi terbesar di provinsi tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2025 ialah DBH migas mencapai sekitar Rp698 miliar, PBB sektor migas sekitar Rp280 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu sumber utama pendanaan daerah, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Selain penerimaan langsung, industri hulu migas juga disebut memiliki efek berganda terhadap perekonomian. Aktivitas industri ini mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta mendukung sektor lain seperti energi listrik dan industri turunan.

Rinto menilai, dampak ekonomi sektor migas sering kali lebih besar dari sekadar angka penerimaan negara maupun daerah. Ke depan, optimalisasi manfaat ekonomi sektor migas dinilai bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini diharapkan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (E-3)