Dana Bagi Hasil Dipotong, Pemprov Jakarta Tunda Sebagian Program Pembangunan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke seluruh pemerintah daerah dilakukan untuk efisiensi. 

Rano mengatakan, dengan demikian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang sudah disepakati akan dilakukan perubahan kembali. 

"Nah, harus diubah bagaimana? Hari Senin baru mulai dibicarakan dengan pihak DPRD. Tapi pada dasarnya seluruh DPRD se-Indonesia sudah tahu DBH akan terjadi pemotongan," ujarnya kepada awak media, dikutip hari ini.
 
Rano menjelaskan, perubahan dilakukan untuk menentukan program mana yang akan menjadi prioritas menggunakan APBD 2026. 

Baca juga : Transfer Daerah Dipangkas, APBD DKI 2026 Bakal Turun Jadi Rp79 Triliun

Ia membeberkan, program yang menyangkut hajat orang banyak seperti air dan transportasi umum tetap menjadi prioritas. 

"Nah, tinggal kita pilih prioritas mana yang harus kita prioritaskan. Air ini prioritas, kemudian MRT bagian prioritas," ujar Bang Doel, sapaan akrabnya itu. 

Oleh karenanya, sebagian pembangunan yang tidak mendesak dan bisa dilakukan dalam anggaran tahun selanjutnya, akan ditunda. 

Baca juga : PKS Soroti Ketergantungan Dana Transfer dan Lemahnya Kontribusi BUMD dalam RAPBD 2026

"Tapi misalnya beberapa pembangunan-pembangunan kita harus lihat, kita harus evaluasi. Mana yang utama itu yang didulukan, yang tidak kita harus postpone. Postpone artinya kita tunda, itu saja," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkap telah menerima informasi bahwa pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

Sebelumnya DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026. 

Dari rancangan itu, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp26 triliun.

"DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," kata Khoirudin kepada wartawan dikutip.  Rabu (1/10).

DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan dengan nominal jumbo, yakni sebesar Rp95,35 triliun. 

Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.

Dengan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta menjadi hanya Rp11 triliun, nilai APBD DKI tahun depan berpotensi merosot.

"Karena kita sudah mou dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ucap Khoirudin.

Khoirudin mengaku pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta membuat pihaknya kebingungan untuk merombak kembali APBD tahun depan. Sebab, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Kini, DPRD juga terpaksa menunda pembahasan program kerja, proyeksi pendapatan, hingga belanja pemerintah daerah Jakarta tahun 2026 sebelum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat terkait nilai dana transfer ini.

"Kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Apa yang harus kita lakukan kita tidak boleh menerka-menerka, tidak boleh melangkah sendiri tanpa panduan. Kalau regulasinya belum ada, saya akan bersurat juga eksekutif akan bersurat apa yang harus kita lakukan," ungkap Khoirudin.

"Kita harus kembali ke belakang lagi, bagaimana kita coba tunggu Kemendagri, bagaimana MoU (rancangan APBD) itu akan diganti mekanismenya, atau diubah karena ada perubahan anggaran," tambahnya. (Far/P-1)