Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI politik (parpol) peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengikuti deklarasi pemilu damai pada Rabu (16/8). Mereka berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah yang dituangkan dengan menandatangani pakta integritas dari masing-masing parpol.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengapresiasi digelarnya deklarasi pemilu damai yang diinisiasi Polres Cianjur. Apalagi semua parpol peserta Pemilu mengikuti kegiatan tersebut.
"Ini luar biasa. Sehingga menunjukkan kekompakan dan itikad melaksanakan Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur yang aman, damai, dan terbit," kata Herman.
Baca juga : Cianjur Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan Sampai September 2023
Pemilu yang damai, sebut Herman, tentu jadi dambaan semua elemen masyarakat. Terlebih masyarakat pun mengharapkan terpilihnya para pemimpin yang berkualitas.
"Pemimpin yang berkualitas akan menentukan kemajuan Kabupaten Cianjur ke depan. Intinya kita ingin putra-putra daerah terbaik bisa terus memajukan pembangunan di Kabupaten Cianjur," ucapnya.
Baca juga : Pemerintah Diminta Lindungi Varietas Unggul Padi Pandan Wangi Cianjur
Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Aszhari Kurniawan, menambahkan menjaga pemilu yang damai tentu jadi tanggung jawab semua pihak. Sehingga jangan sampai pelaksanaannya dinodai dengan terjadinya gangguan kamtibmas.
"Kita tidak berharap hal itu terjadi," tegas Aszhari.
Menurut Aszhari perbedaan pilihan saat pesta demokrasi merupakan hal lumrah. Namun bukan berarti dari perbedaan itu malahan membuat permusuhan.
"Makanya, deklarasi pemilu damai ini diharapkan bisa lebih merekatkan persatuan dan kesatuan. Pesta demokrasi rakyat lima tahunan ini harus kita sambut dengan suka cita," tegasnya.
Polri dibantu TNI dan elemen taktis lainnya sudah siap mengamankan dan mengawal berbagai tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai. Bahkan pada pekan lalu, sempat digelar simulasi penanganan situasi kontijensi dalam rangka pengamanan Pemilu.
"Semua tahapan tentunya kita lakukan pengamanan," pungkasnya. (Z-4)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved