Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENERAPAN penggunaan QR Code pada pembelian solar subsidi yang berlaku
mulai 1 Juni 2023 disambut positif. Dari pantauan lapangan di sejumlah SPBU yang ada di Kota Semarang, penerapan QR Code pun telah banyak dipahami para pengguna kendaraan bermesin diesel.
Di SPBU Banjar Dowo Semarang, hampir 95% pembeli solar subsidi sudah
menggunakan QR Code dalam transaksi. Sementara bagi yang belum menggunakan QR Code akan diarahkan ke posko yang disediakan di area SPBU, untuk kemudian dipandu untuk pendaftaran QR Code.
Supervisor SPBU Banjar Dowo Semarang, Agus Baru Haryanto mengaku, pihaknya tidak menemui kendala berarti dalam penerapan QR Code untuk pembelian solar subsidi. Mayoritas konsumen juga sudah paham akan penggunaan QR Code lantaran sosialisasi sudah dilakukan sejak setahun lalu.
"Alhamdulillah, penerapan QR Code untuk pembelian solar subsidi mulai hari ini lancar. Konsumen sudah banyak yang menggunakan QR code, ya sekitar 95%," katanya, di SPBU Banjar Dowo Semarang, Kamis (1/6).
Menurut Agus, saat akan mengisi BBM jenis solar subsidi, petugas SPBU akan memastikan QR Code sesuai dengan nomer plat kendaraan yang digunakan. Jika belum terdaftar atau QR Code-nya bermasalah, SPBU menyediakan posko bantuan, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB.
"Kami ada posko untuk yang belum daftar atau QR Code-nya perlu di refresh, karena mungkin ganti plat nomor. Nanti ada petugas yang akan membantunya," ungkapnya.
Sosialisasi
Untuk lebih mengenalkan QR Code, lanjut dia, pihaknya juga membagikan
brosur sosialisasi kepada masyarakat. Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar akan siapa saja yang berhak menggunakan solar subsidi.
"Ya kita bagi brosur juga dan ikut sosialisasi, bahwa solar subsidi hanya digunakan untuk mereka yang berhak," ujarnya.
Ditemui saat mengisi BBM, salah seorang sopir angkutan ayam asal Ciamis, Rifky mengatakan, pihaknya tidak mengalami kendala dalam menggunakan QR Code saat pembelian solar di SPBU. Rifky bahkan menyambut baik penggunaan QR Code, agar penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran.
"Tidak ada masalah pakai QR Code, karena langsung terbaca. Tidak mengganggu antrian pembelian solar juga. Lewat QR Code ini bagus, bisa lebih tepat sasaran," tandasnya.
Sementara itu, Abdun Mufid, Ketua LP2K Jateng menyebut, penerapan QR Code secara tegas untuk pembelian solar subsidi saat ini sudah sangat tepat. Apalagi, pemerintah telah memiliki aturan terkait dengan siapa saja yang berhak menggunakan solar subsidi.
"SPBU harus menyediakan sistem yang cepat dan mudah, tetapi juga tegas dan disiplin, sesuai dengan aturan. Mungkin di awal juga bisa melibatkan penegak hukum," terang Mufid.
PT Pertamina mulai Kamis (1/6), mewajibkan pembelian solar bersubsidi dengan menggunakan Quick Respone (QR) Code. Sistem ini sendiri sebelumnya telah disosialisasikan selama setahun terakhir, sebagai upaya untuk memastikan ketepatan sasaran penggunaan solar bersubsidi. (N-2)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Komisi VII DPR RI, mengrkitik rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh Pertamina
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
PEMERINTAH menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak berubah. Kementerian ESDM memastikan harga pertalite dan solar tidak akan mengalami perubahan pada Juli 2024.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved