Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Dewan Pertimbangan NasDem Jawa Barat, Rajiv, meminta aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tidak bermain
politik praktis, karena bertentangan dengan aturan yang ada.
"Kembali saya minta ASN Kabupaten Bandung jangan ikut-ikut politik
praktis," pinta Rajiv, Minggu (28/5).
Jika masih ada ASN yang terjebak bermain politik praktis, dia tidak segan akan membuka borok pegawai pemerintah itu ke publik.
"Kalau masih melakukan politik praktis akan saya buka satu per satu
buktinya ke publik supaya ada efek jera," katanya.
Seharusnya, lanjut Rajiv, para ASN dan pemangku kepentingan itu sesuai kewenangannya menyiapkan infrastruktur agar masyarakat bisa menentukan pilihan. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sesuai rekam jejak dan kerja-kerja kemanusiaan partai politik dan bakal calon anggota
legislatifnya.
Agar pesta demokrasi pada Pemilu 2024 ini berjalan demokratis, dia meminta tidak ada lagi intimidasi atau paksaan.
"Jangan mengintimidasi para kepala desa, lurah, camat. Jangan
mengintimidasi para RT dan RW. Biarkanlah masyarakat punya banyak
pilihan menentukan arah dalam momen pesta Demokrasi 2024," katanya.
Terakhir, Rajiv mengaju memiliki informasi terkait sejumlah nama ASN
yang diduga yang terlibat politik praktis. "Sekali lagi ASN tidak boleh
bermain praktis. Jika masih ada pasti akan saya buka ke publik agar
kapok dan ada sanksi," ujar Rajiv. (N-2)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Setiap madrasah diperkirakan harus mengeluarkan dana hingga Rp7 juta.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Sosialisasi pilkada serentak juga dilakukan jajaran KPU dengan mendatangai SMA dan SMK di Kabupaten Bandung. KPU menyasar pelajar yang mempunyai hak pilih, tapi belum terdaftar.
Sosialisasi dikemas dalam bentuk kegiatan olahraga dengan tema "The KPU Color Run"
Kang DS menggelontorkan anggaran sekitar Rp109 miliar per tahun yang diperuntukkan bagi 17 ribuan guru ngaji, ustaz dan ustazah
DPP Partai Demokrat menyerahkan rekomendasi untuk pasangan Bedas itu pada Kamis (25/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved