Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Jawa Timur, Sugianto mengaku mengetahui peneliti BRIN Andi Pangerang (AP) Hasanuddin telah memohon maaf atas komentarnya di media sosial Facebook.
AP Hasanuddin mengancam membunuh semua warga Muhammadiyah lantaran berbeda penetapan lebaran Idul Fitri. Ia pun menyatakan, warga Muhammadiyah telah menerima permohonan maaf yang bersangkutan.
Namun demikian, karena apa yang dilakukan AP Hasanuddin tergolong dalam pelanggaran hukum, maka proses hukum harus tetap berjalan. Artinya, meskipun warga Muhammadiyah telah menerima permintaan maaf AP Hasanuddin, ia tetap mendukung kepolisian untuk bisa cepat memproses hukum yang bersangkutan.
"Permohonan maaf itu akan kami terima. Tetapi bagaimana pun juga kami akan menghormati proses hukum. Karena ini wilayahnya adalah tindakan hukum maka kami akan melakukan upaya hukum terhadap hal itu," kata Sugianto di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (26/4).
Soal pengurus Muhammadiyah sudah melakukan tabayyun atas komentar AP Hasanuddin, Sugianto mengaku telah berupaya melakukannya. Namun, hingga saat ini pengurus Muhammadiyah belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan AP Hasanuddin.
Bahkan, warga Muhammadiyah mengetahui permohonan maaf AP Hasanuddin dari media sosialnya. "Permasalahan tabayyun atau tidak itu sudah kami lakukan. Tapi karena ini diposting di Facebook, maka kemudian yang bersangkutan pun juga belum kami ketahui nomor kontaknya. Tapi yang kami ketahui ada permohonan maaf di Facebook," ujarnya.
Nama peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) AP Hasanuddin terus menjadi pembicaraan publik. Itu tak lain gara-gara komentarnya yang mengancam untuk membunuh semua warga Muhammadiyah akibat berbeda penetapan lebaran Idul Fitri 2023 dengan pemerintah.
Komentar di media sosial Facebook tersebut membuat yang bersangkutan harus berurusan dengan hukum. Selain itu, AP Hasanuddin juga harus menjalani sidang etik di BRIN. (N-2)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan pengetahuan lokal memainkan peran krusial dalam membangun ketahanan komunitas menghadapi bencana.
Sehingga yang paling aman dan idea, lokasi lahan restorasi mangrove harus milik instansi pemerintah dan hutan mangrove tersebut bisa dijadikan lokasi wisata alam.
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved