Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU Purbalingga, Jawa Tengah, menetapkan Data Pemilih Hasil
Perbaikan (DPHP) untuk Pemilu 2024. Penetapan dilaksanakan lewat rapat pleno terbuka yg diselenggarakan di Aula KPU Purbalingga, Rabu (5/4) malam.
DPHP yang ditetapkan KPU Purbalingga berjumlah 774.840 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 390.935, perempuan sebanyak 383.905.
Komisioner KPU Andri Supriyanto mengatakan bahwa DPHP tersebar di 2.964 TPS dan 239 desa. Dari jumlah TPS tersebut termasuk 1 TPS di tempat lokasi khusus, yaitu di Rutan Purbalingga.
"Data tersebut diambil dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) dari KPU RI per Desember 2022 di Kabupaten Purbalingga terdapat
776.013. Setelah dicoklit menjadi 774.840. Berkurangnya data dikarenakan ada yang meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI/Polri," jelasnya.
Andri mengatakan Pantarlih telah melakukan pencocokan dan penelitian dari 14 Februari sampai 14 Maret 2023. PPK secara serempak telah melaksanakan rapat pleno terbuka pada 2 April 2023. DPHP nantinya bisa dicermati oleh Bawaslu, parpol ataupun masyarakat, sehingga menjadi data yang valid.
"Harapan kami seluruh masyarakat dan peserta Pemilu terus mencermati
DPHP atau DPS, sehingga apabila ada yang belum terdaftar bisa dimasukan, dengan cara melapor ke PPS atau PPK setempat atau ke KPU
Purbalingga," tambahnya. (N-2)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved