Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KIRAB Pemilu 2024 berlangsung sepekan di Kabupaten Lembata, Nusa
Tenggara Timur. Warga disabilitas antusias menyambutnya.
Setelah menerima Bendera Kirab Pemilu 2024 yang diseberangkan dan dihantar oleh Komisioner KPU Kabupaten Alor, selama 6 hari, KPU Kabupaten Lembata mengelilingi seluruh wilayah Kabupaten Lembata, menyosialisasikan 18 parpol peserta pemilu dan berbagai informasi kepemiluan lain yang penting bagi rakyat.
Suasana penuh keakraban terpancar saat komisioner KPU Lembata mendatangi sekelompok Difabel yang sudah menunggu. Tak ada diskriminasi. Begitulah yang terjadi di perlimaan Wangatoa, Kelurahan
Selandoro, saat rombongan Kirab Pemilu 2024 Kabupaten Lembata ditunggu
sejumlah difabel.
KPU Kabupaten Lembata langsung menyambangi sejumlah difabel yang lagi
santai di taman patung Brigjen (Purn) Anton Enga Tifaona. Dialog pun berlangsung dalam suasana penuh keakraban.
Rombongan Kirab yang dipimpin ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Lembata,
Idris Beda didampingi Edward Tokan, Kasubag Teknis KPU Lembata,
memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan informasi tentang
kepemiluan.
Para difabel tanpa ragu-ragu menyampaikan aspirasi mereka kepada
komisioner KPU Lembata, Idris Beda. Bahkan, ada juga yang mengungkapkan
kekecewaannya terhadap hasil pemilu legislatif. Pasalnya, setelah
terpilih, mereka merasa aspirasinya sama sekali tak diperhatikan.
"Seperti apakah upaya KPU Lembata agar teman-teman difabel bisa ikut
Pemilu. Sebab kami memiliki berbagai keterbatasan, teman-teman difabel
malu keluar rumah dan berada di tempat umum," ucap Marlyn Liarian, salah seorang difabel.
Jadi mereka memilih tidak ke TPS. Jika ada yang ke TPS, apakah TPSnya
ramah difabel. Misalnya difabel dengan kursi roda. "Selain itu, apakah
juga ada petugas yang bisa membantu teman-teman difabel dengan kondisi
tuli, buta dan lainnya yang harus didampingi?" imbuh Marlyn Liarian.
Hak pilih
Pertanyaan itu dilontarkan Marlyn Liarian, ditanggapi komisioner KPU
Lembata, Idris Beda. Dikatakan, semua warga yang memiliki hak pilih
pasti didaftarkan.
"Semua warga yang memiliki hak pilih, pasti didaftarkan. Kami pasti
akan memperhatikan teman-teman difabel di setiap TPS dan memastikan
mereka nyaman melakukan pemilihan. Misalnya, yang membutuhkan alat
bantu. Jika ada yang tidak bisa ke TPS karena kondisi tertentu, ada TPS
berjalan," ungkap Idris Beda, ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Lembata.
Pertanyaan lainnya dilontarkan Lorens Lanang. "Kami yang difabel begini, bisa jadi petugas? Atau minimal lipat kertas surat suara, kami bisa," ujarnya.
Tentang memilih, Lorens mengungkapkan kekecewaannya. “Saya ini lama-lama bisa Golput. Karena kita pilih mereka tapi mereka lupa kita. Saya
pengalaman begitu. Aspirasi kami diabaikan,� ujarnya, kesal.
Terhadap permintaan agar difabel bisa menjadi petugas, Idris Beda
mengatakan, semua orang yang memenuhi syarat, bisa menjadi petugas.
Ketua KPU Lembata, Elyas Keluli Making, yang kebetulan hadir karena
lokasi kegiatan dekat kediamannya, menambahkan, difabel memang memiliki
peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari KPU.
Terbukti, dua difabel di Desa Wulandoni dan Desa Lamalera, Kecamatan
Wulandoni, sudah menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Sementara difabel lainnya yang tergabung dalam Komunitas Tuli Lembata
(KTL) dalam bahasa isyarat terlibat aktif saat dijelaskan tentang
kepemiluan.
Dari penjelasan tentang hak warga negara hingga tata cara Pemilihan
serta memperkenalkan Partai Politik peserta Pemilu. Meski hanya membaca
gerak mulut dan sesekali diterjemahkan oleh dua orang pendamping, para
difabel KTL tampak paham penjelasan tersebut. Mereka saling berbagi
informasi dalam bahasa isyarat.
Sebelum berakhir, Ketua Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga
(FPKDK) Kabupaten Lembata, Ramsy Langoday menitipkan harapan agar
sosialisasi kepemiluan untuk para difabel terus dilakukan.
Hal yang paling penting adalah difabel merasa nyaman ketika berada di
TPS. Untuk difabel tuli misalnya, mesti ada petunjuk arah untuk setiap
proses. Sebab mereka akan kesulitan bertanya. Juga, akses untuk difabel
yang harus memakai alat bantu, kursi roda misalnya.
Sosialisasi santai berakhir jelang waktu buka puasa. Rombongan Kirap
Pemilu 2024 KPU Lembata dipimpin Idris Beda, ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Lembata, didampingi Edward Tokan, Kasubag Teknis KPU Lembata. (N-2)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved