Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI menyatakan bahwa akan melakukan tindakan tegas bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang melakukan pelanggaran hukum berat di wilayah Bali. Diketahui sebelumnya, viral pada sejumlah media sosial tingkah laku wisman melanggar lalu lintas di wilayah Canggu, Bali. Saat ditegur oleh petugas kepolisian, wisman tersebut pun membentak pihak kepolisian.
Merespons banyak perilaku pelanggaran hukum di kawasan destinasi wisata seperti Pulau Bali, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Bali dan pihak Imigrasi Bali untuk menindak tegas wisman-wisman nakal tersebut. "Tentu berkoordinasi dengan pemda juga apabila pelanggaran berat baru koordinasi dengan Imigrasi untuk ditindaklanjuti," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (18/3).
Dedi juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan kegiatan penegakan hukum, khususnya pelanggaran pada saat berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap wisman, kata Dedi, akan tetap menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. "Kelengkapan kendaraan dan tindak pelanggaran lantas sesuai ketentuan undang-undang," sebutnya.
Baca juga: Kehabisan Uang, Dua WNA Inggris dideportasi Dari Bali
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Bali Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini terus melakukan kegiatan penegakan hukum bagi kasus-kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali. "Ditlantas Polda Bali dan Satlantas jajaran sedang melaksanakan patroli dan giat pemeriksaan terhadap pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran, baik domestik maupun WNA (warga negara asing)," kata Bayu saat dihubungi pada Sabtu (18/3). "Terutama yang tidak menggunakan helm, TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dan surat-surat," imbuhnya.
Bayu mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh wisman dapat juga dipengaruhi oleh warga Bali yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, ia mengatakan akan menindak tegas kepada semua pelanggar lalu lintas, tidak hanya wisman. "Kadang mungkin mereka lihat warga domestik yang tidak pakai helm, makannya mereka (wisman) ikut-ikutan," beber Bayu.
Baca juga: Turis di Bali Banyak Lakukan Pelanggaran
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bayu menjelaskan bahwa pihaknya kerap menjumpai wisman yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) internasional. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada para penyedia jasa sewa atau rental motor untuk menyertakan syarat SIM internasional bagi para wisman yang hendak menyewa motor. "Pihak rental sudah diberi imbauan supaya menyertakan syarat SIM bagi bule-bule yang akan menyewa motor," sebutnya. (Z-2)
KAKORLANTAS Polri memastikan akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi listrik hijau atau Green SM menyusul kecelakaan kereta KRL di Bekasi Timur, Senin (27/4)
Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Rabu (22/4).
Polri mengungkap berbagai modus haji ilegal yang merugikan jemaah, mulai dari penyalahgunaan visa hingga skema ponzi. Simak detail lengkapnya di sini.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
TS alias Ki Bedil ditangkap oleh Satresmob Bareskrim Polri terkait penjualan senjata api ilegal di Jawa Barat. Ki Bedil menjual senjata api ilegal selama 20 tahun. fakta-fakta soal Ki Bedil
Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan harga pasar.
TINGKATKAN ketertiban dan kepatuhan masyarakat Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur tengah mengintensifkan penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik, melalui sistem ETLE.
DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bersama aparat kepolisian kembali melakukan penertiban Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
PELANGGARAN lalu lintas selama Operasi Patuh Semeru 2025 di Kabupaten Sidoarjo tercatat paling tinggi jumlahnya di Provinsi Jawa Timur.
Terbukti, selama 14 hari pelaksanaan Operasi Ketupat Tinombala 2025 di wilayah Sulawesi Tengah, polisi mencatat lebih dari 25 ribu pelanggaran lalu lintas.
Pasalnya banyak kebijakan yang dibuat untuk menata lalu lintas, tetapi sering kali berbeda implementasinya di lapangan.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengumumkan bahwa sistem pengurangan poin pelanggaran lalu lintas mulai berlaku pada tahun 2025. P
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved