Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PUNCAK peringatan HUT Satpol PP Ke-73, Satlinmas Ke-61, serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104 di Provinsi Jawa Tengah 2023 sukses digelar di Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (15/3) dengan tema Siap Mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dalam sambutannya, menyampaikan, "Kewibawaan pemerintahan salah satunya ditentukan oleh kinerja jajaran Pol PP, Sat Damkarmat, dan SatLinmas yang benar-benar hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat".
Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wakil Wali Kota Magelang, Kepala Satpol PP Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI Yogyakarta, perwakilan TNI/Polri termasuk Akademi Militer, serta Basarnas.
Baca juga: Bea Cukai Tindak Rokok Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah di Malang dan Kudus
“Kerja kolaboratif antara Pol PP, Damkarmat, Linmas, TNI/Polri, Kejaksaan, Basarnas, serta Ormas sangat dibutuhkan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, hal ini nyata terbukti dalam penanganan covid-19 selama ini. Hal ini patut diapresiasi,” ungkap Safrizal, yang juga menjabat sebagai Wakasatgasnas Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam pesan digitalnya, menyampaikan turut menyoroti peranan Satpol PP, SatDamkarmat, dan Satlinmas untuk senantiasa semangat melayani dan mengabdi kepada masyarakat.
"Junjung tinggi integritas dan jaga kepercayaan, karena kita bekerja demi kemanusiaan”, ujar Ganjar.
Baca juga: Punya KTP Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jateng Buka Pendaftaran Mudik Gratis
Di sisi lain, melihat kondisi ekonomi dunia saat ini yang penuh turbulensi, pengendalian inflasi nasional menjadi hal penting dewasa ini.
"Sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri, success story dalam penanganan covid-19 dapat direplikasi pengendalian inflasi, hal inilah yang menjadi tantangan dan saya yakin melalui jembatan kolaborasi bersama instansi terkait, Satpol PP, Satdamkarmat dan Satlinmas dapat mengambil peran aktif sehingga terwujud iklim investasi yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi”, tegas Safrizal.
Sejalan dengan hal tersebut, turut pula diluncurkan aplikasi SiPraja yang memanfaatkan teknologi digital informasi untuk melakukan monitoring dan pelaporan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
“Melalui aplikasi ini penegakan Perda dan Perkada dapat terus diperkuat, datanya real time dan respon penanganannya cepat. Sekali lagi Dirgahayu Satpol PP, Satdamkarmat dan Satlinmas dari Tidar Pakunya Tanah Jawa Untuk Indonesia", tutup Safrizal. (RO/Z-1)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved