Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Binar dari Selatan untuk Indonesia.
Upaya itu dapat ditempuh dengan meningkatkan ekosistem inovasi di daerahnya. Pesan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan audiensi dengan Bupati Bantaeng dan jajarannya di Kantor Bupati Bantaeng pada Kamis (2/2).
Yusharto mengungkapkan, Kemendagri melalui BSKDN memiliki ajang penghargaan bagi daerah terinovatif yang diselenggarakan setiap tahunnya. Gelaran tersebut dikenal dengan Innovative Government Award (IGA). Saat menilai inovasi daerah, Dia mengatakan salah satu hal yang sangat diperhatikan Kemendagri adalah ekosistem inovasi di daerah tersebut.
Selanjutnya, Yusharto menuturkan Kemendagri terus mendorong daerah untuk melaporkan inovasinya ke pemerintah pusat melalui BSKDN. Dirinya menambahkan, Kemendagri tidak keberatan apabila inovasi tersebut sudah diikutsertakan pada ajang penghargaan yang diselenggarakan Kementerian atau Lembaga lain.
Dirinya menambahkan, hal terpenting bagi Kemendagri inovasi yang didaftarkan pada gelaran IGA sudah memiliki nilai kematangan yang tinggi. Artinya, inovasi tersebut sudah melalui serangkaian tahap uji coba sebelum diterapkan.
"Dengan demikian harapannya Indeks Inovasi berikut penugasan kabupaten kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjadi lebih terukur untuk tahun ke depan. Mungkin juga bisa diikutkan dalam prioritas utama bapak bupati," ungkap Yusharto.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga turut menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengenai pemeringkatan IGA. Mendagri berharap tim penilai IGA tidak sekedar mengumumkan daerah terinovatif, tetapi juga mengumumkan daerah yang masih belum memiliki ekosistem inovasi yang baik.
Baca juga :
Harapannya hal itu dapat menjadi motivasi bagi daerah yang kurang inovatif, untuk meningkatkan ekosistem inovasi di wilayahnya masing-masing.
"Kami (BSKDN) yakin Kabupaten Bantaeng sudah mempunyai langkah-langkah strategis dan mudah-mudahan tahun 2023 peringkat Bantaeng bisa kembali ke posisi-posisi awal dan mungkin saja melebihi prestasi yang dicapai kemarin-kemarin," jelasnya.
Sementara itu, Yusharto menyakini pemerintah daerah (Pemda) tidak akan kesulitan meningkatkan inovasi apabila didukung oleh OPD yang kreatif. Tak hanya itu, keberadaan OPD yang kreatif juga harus menyebar rata di setiap instansi. Sehingga, mereka dapat mengawal pertumbuhan inovasi di daerahnya.
"Mudah-mudahan Bantaeng bisa menjadi binar untuk Indonesia, mencarnya bukan dari selatan tapi kiri-kanan depan belakang artinya dari semua ara mengingat Sulawesi Selatan ini kan titik sentral (kepulauan Indonesia bagian Timur)," tutur Yusharto.
Sementara itu, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kemendagri, atas pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap kinerja OPD Kabupaten Bantaeng. Dirinya berharap, inovasi di Kabupaten Bantaeng dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang.
"Kehadiran Bapak hari ini sekali lagi akan memberikan penguatan, motivasi kepada kami untuk bisa mengikuti instruksi Menteri agar kerja-kerja pemerintah hari ini tidak boleh lagi dengan kerja-kerja yang bersifat konvensional, tetapi sudah harus dengan inovasi," pungkasnya. (RO/OL-7)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved