BI Perwakilan DI Yogayakarta Jabarkan 2 Sebab Kemiskinan di Wilayahnya

KEPALA Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Budiharto Setyawan menilai upaya pemulihan ekonomi di DIY pascapandemi covid-19 telah membuahkan hasil positif. Pihaknya pun menyimpulkan adan dua penyebab kemiskinan di wilayahnya.

"Berdasarkan rilis BPS 13 Januari 2023, perbandingan September 2021 dengan September 2022, presentase penduduk miskin sebenarnya turun. Dari 11,91% menjadi 11,49%," kata Budiharto, Jumat (20/1).

Akumulasi Produk Domestik Bruto (PDRB) DIY Triwulan I hingga Triwulan III 2022 berada pada level Rp83,58 triliun atau meningkat 4,68%. Data ini, telah melampaui akumulasi PDRB triwulan yang sama pada 2019 sebesar Rp74,79 triliun. Indeks ini tentu membuktikan DIY menjadi salah satu provinsi yang mengalami pemulihan tercepat di Indonesia.

Bank Indonesia juga telah melakukan penilaian, assesment per Agustus 2022, mayoritas masyarakat di DIY telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Tingkat pengangguran 4,06%, rata-rata nasional 5,86%.

Berdasarkan data yang sama, mayoritas pekerjaan adalah UMKM. Tenaga kerja sektor informal mencapai 53,38%.

"Kami simpulkan ada 2 hal penyebab angka kemiskinan (di DIY). Pertama, pola konsumsi masyarakat cenderung sederhana. Lalu (kedua), metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan purchasing power parity masyarakat DIY yang sebenarnya," papar dia.

Budi juga mengatakan, pemenuhan indikator angka kemiskinan pola konsumsi. Budaya yang mengakar di DIY adalah menabung dibandingkan dengan konsumsi. Hal itu tercermin pada tingkat simpanan masyarakat di bank yang selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit.

Secara rata-rata, rasio kredit dibandingkan dengan simpanan rumah tangga di DIY dalam 10 tahun terakhir berkisar 66,78%. Data ini akan terbaca rendah apabila dibandingkan dengan rasio ideal 80 hingga 90%.

"Kondisi demikian terus menjadi problem secara statistik karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan," tuturnya.

Baca juga: Ganjar Gaspol Entaskan Kemiskinan dan Tekan Inflasi Jawa Tengah

Dengan demikian, semakin rendah pengeluaran penduduk akan dinilai semakin dekat dengan kemiskinan. Oleh sebab itu, Budi mendorong Pemda DIY menghadirkan kebijakan yang solutif. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk menyongsong keberlangsungan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah hingga 2025.

Pemda DIY juga harus mengawal optimalisasi penggunaan dana desa agar memiliki multiplier yang besar sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aabila dimanfaatkan secara swakelola dan padat karya, dana desa dapat menggerakkan ekonomi desa.

Pihaknya juga sangat mengapresiasi upaya DIY dalam meningkatkan UMP 2023 sehingga tidak lagi menjadi yang terendah di Indonesia. Kenaikan UMP ini penting terutama untuk mengurangi kesenjangan pendapatan penduduk DIY dengan penduduk pendatang sehingga diharapkan dapat memperbaiki mengurangi gini ratio.

Budi juga mendorong Pemda DIY memperhatikan isu sosial yang berkembang di masyarakat. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama diperlukan dalam mengantisipasi potensi konflik antar kelompok.(OL-5)