Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BUPATI Cianjur Herman Suherman menanggapi santai pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan aduan dugaan penyelewengan bantuan bagi korban gempa. Herman percaya lembaga antirasuah itu akan menilai mana yang benar atau salah.
"Ah itu mah silakan saja. KPK juga nanti akan menilai. Ini benar atau tidak, akan menilai kan," kata Herman kepada wartawan di Pendopo Cianjur, Senin (26/12) malam.
Kalau informasi pelaporan itu tidak benar, Herman mengaku tidak akan melakukan langkah hukum apa pun. Herman pun mengaku akan menyampaikan apa adanya jika nanti dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.
"Akan saya sampaikan apa adanya. Saya sampaikan apa adanya kondisi Cianjur seperti ini," jelas Herman.
Herman mengaku mengetahui adanya bantuan tersebut. Ia menyarankan wartawan mengecek ke gudang agar lebih jelas.
"Saya tahu ada bantuan itu. Silakan cek ke sana (gudang). Tanggal berapa menerimanya, dikirim ke mana-mana saja. Seperti itu saja yang kemarin ramai, tenda. Silakan, diterimanya tanggal berapa, dikirim ke mana. Rendang, juga tanya, dapat berapa, dikirim ke mana sudah jelas. Tinggal tanya, cek ke lapangan," tuturnya.
Baca juga: Yellow Clinic Akhiri Operasi Kemanusiaan di Cianjur
Herman menjelaskan setiap bantuan ada yang melalui pemerintah daerah, ada juga yang disalurkan langsung ke masyarakat. Bantuan yang melalui pemerintah daerah dipastikan akan tercatat dalam pembukuan serta ada tanda terimanya.
"Setelah itu kan ada permintaan dari masyarakat yang melalui RT, RW, kades, dan camat. Setelah verifikasi diberikanlah oleh penjaga gudang. Dan itu ada buku catatannya, ke siapa, jam berapa, dan fotonya juga ada. Itu langsung di-SPJ-kan. Sehingga setiap hari, setiap minggu ada pemasukan, pengeluaran, dan saldo di gudang," ungkapnya.
Karena itu Herman memastikan dirinya tidak mungkin menjual bantuan ke pasar. Ia menegaskan dirinya masih banyak pekerjaan mengurusi para pengungsi korban gempa yang hingga saat ini masih cukup banyak yang tinggal di pengungsian.
"Mohon maaf ya, mohon maaf, bantuan itu gak sampai dijual bupati ke pasar. Masak bantuan dijual bupati ke pasar. Aduh keterlaluan. Bupati banyak kerjaan. Bupati banyak kerjaan yang lain. Tinggal itu mah silakan saja. Saya terlalu naif lah kalau harus menjual barang-barang bantuan. Masyarakat Cianjur kasihan," terangnya.
Bahkan, Herman selalu mengingatkan ke setiap perangkat daerah tidak bermain-main dengan bantuan untuk korban gempa. Malahan sejatinya para pejabat harus bisa menambah bantuan.
"Saya sampaikan, kalau ada yang mengkorupsi uang atau barang, itu hukumannya mati. Hati-hati jangan sampai hal tersebut disalahgunakan,"
pungkasnya. (OL-16)
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved