Amanat KSB Datangi Kantor PBB Serahkan Dugaan Pelanggaran HAM AMNT

Amanat KSB Nusa Tenggara Barat melaporkan kasus dugaan pelanggaran HAM di PT Amman Mineral Nusa Tenggara Barat ke Kantor PBB perwakilan Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Ketua Amanat KSB Muh Erry Satriawan melayangkan surat dan laporan dugaan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh PT AMNT.

“Kami menyampaikan surat pada Ibu Valeria Juliand sebagai Kepala Perwakilan PBB di Indonesia agar kiranya dapat memberikan dukungan serta mengambil tindakan penting dan perlu atas nama PBB, terkait persoalan hak asasi manusia seperti hak tenaga kerja, masa depan rakyat, dan lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB," kata Erry lewat keterangan yang diterima, Jumat (23/12).

Dalam surat dan lampiran setebal 80 halaman itu, Erry menguraikan sejumlah persoalan serius terkait abainya perusahaan atas hak-hak masyarakat lokal. Baik itu menyangkut kecelakaan kerja hingga mengakibatkan kematian jiwa dan cacat setiap tahunnya, maupun transparansi program pemberdayaan masyarakat lokal yang merupakan kewajiban setiap korporasi.

“Sudah empar bulan lebih kami berjuang untuk melawan kesewenang-wenangan korporasi tambang ini, baik dari tingkat lokal Sumbawa Barat, propinsi, hingga ke tingkat nasional, hingga hari ini kami melihat belum ada tindakan serius dari PT AMNT untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Karena itu kami naikkan kampanyenya ke forum internasional,” tandasnya 

Erry berharap, PBB melalui jaringan dan otoritas yang dimilikinya dapat mendukung perjuangan rakyat KSB untuk mendapatkan manfaat yang seoptimal mungkin atas keberadaan kekayaan tambang emas dan tembaga di tanah leluhurnya.

Selain dikirim ke kantor PBB perwakilan Indonesia, surat dan laporan yang sama disampaikan juga pada 300 lembaga. Terdiri dari kedutaan, konsulat, bank dan lembaga keuangan internasional, badan-badan di bawah PBB, NGO HAM internasional, serta pimpinan lembaga-lembaga negara.

“Kehadiran tambang seharusnya membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan malah membuat rakyat susah, miskin, dan menderita. Berjuang untuk terwujudnya keadilan atas sumber-sumber kehidupan kami adalah harga mati dalam gerakan advokasi dan kampanye ini. Sikap kami tegas, bila AMNT tidak membawa manfaat, sebaiknya ditutup saja,” pungkas Erry.

Sementara, anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu mendorong audit investigasi menyeluruh terkait sejumlah persoalan yang terjadi di PT AMNT. Seyogianya, RDP kedua antara Komisi VII dengan PT Amman digelar Rabu (14/12), namun ditunda karena petinggi PT AMNT harus menjalani protokol covid-19. 

Berdasarkan data yang diterimanya disebutkan bahwa terjadi beberapa kecelakaan kerja di Amman Mineral yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka seperti pada tanggal 24 Maret 2019, 28 Desember 2019, 24 Maret 2021, 23 April 2021, dan 24 Februari 2022. 

Dalam RDP pertama, Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara, Rachmat Makkasau, mengakui bahwa kecelakaan kerja tersebut memang terjadi melibatkan salah satu kontraktor perusahaan.

Meski demikian, dalam bahan pemaparannya di rapat tersebut, Rachmat tidak mencantumkan kasus dalam statistik kecelakaan kerja. Dia hanya menjelaskan satu kasus meninggal dunia karena kecelakaan truk.

Adapun Sekjen Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pihaknya akan melihat kondisi langsung di lapangan seiring dengan temuan sejumlah aktivis dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah juga bakal memeriksa dan mendengarkan keterangan dari seluruh pihak. (Ant/OL-8)