Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan hingga kini masih menunggu realisasi bagi hasil dari eksploitasi gas di Blok Sebuku, tepatnya di Pulau Lari-larian, Kabupaten Kotabaru. Eksploitasi gas di Blok Sebuku sudah berlangsung sejak 2013.
Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, Rabu (14/12), mengatakan sejauh ini belum ada realisasi bagi hasil terkait eksploitasi Pulau Lari-larian. "Belum ada bagi hasil, masih ada kendala soal pernyataan modal (PI) yang belum disetujui," tutur Isharwanto.
Hal serupa juga dikemukakan Direktur Dangsanak Banua Sebuku (DBS), Adi Kartika. "Belum ada bagi hasil, kemungkinan dalam waktu dekat. Memang banyak pihaknya yang sudah bertanya-tanya terkait hal ini," ujarnya singkat.
Pulau Lari-larian atau Blok Sebuku berada di wilayah perbatasan antara Provinsi Kalsel dan Provinsi Sulawesi Barat. Sejak sekian lama dua provinsi ini memperjuangkan bagi hasil dari eksploitasi gas di Blok Sebuku. Pemprov Kalsel sendiri telah membentuk PT DBS dan PT Sebuku Bergerak sebagai syarat dari pernyetaan modal daerah sebesar 10 persen (PI).
Seperti diketahui sejak 2013 migas Pulau Lari-larian telah diproduksi perusahaan Mubadala Petroleum yaitu konsorsium tiga perusahaan masing-masing PT Pearl oil, Inpex South Makasar dan TOTAL EP Sebuku. Diperkirakan potensi gas bumi di Pulau Lari-larian mencapai 370 miliar kaki
kubik.
Poduksi gas Pulau Lari-larian saat ini dipasok ke PT Pupuk Kalimantan Timur Bontang melalui pipanisasi sepanjang 320 kilometer. Sebelumnya juga sempat dipasok ke PT PLN. Beberapa sumur baru juga telah ditemukan di Blok Sebuku ini. Apabila terealisasi bagi hasil migas yang akan diterima Pemprov Kalsel dan Sulawesi Barat diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah pertahun. (OL-13)
Baca Juga: Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Transparan dan Adil dalam ...
Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, terutama melalui penerimaan Dana Bagi Hasil.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Apabila Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dipangkas, yang goyah tidak hanya neraca, melainkan layanan dasar yang menyentuh warga di kampung-kampung.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima jajaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah
Kegiatan ini bertujuan merehabilitasi kawasan yang terdampak kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim.
DIREKTUR Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman menjelaskan terkait dana bagi hasil (DBH) sawit, bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023,
Selain padi, Kalsel mencatat produksi cabai besar mencapai 11 ribu ton dan cabai rawit 14 ribu ton, yang efektif meredam gejolak harga komoditas.
BMKG melaporkan gempa dangkal beruntun guncang Balangan dan Tabalong, Kalsel. Simak analisis pemicu sesar lokal dan imbauan keselamatan terbaru di sini.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
POPULASI ikan sapu-sapu (hypostomus plecostomus), juga memenuhi sungai-sungai di sejumlah wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Penangkapan ini mempertegas bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi jalur transit utama bagi jaringan internasional tersebut.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved