Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKSI penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih terjadi, sebuah gudang sebagai tempat penimbunan di pangkalan truk Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, digerebek polisi dan 44.000 liter (35 ton) solar berhasil diamankan berikut 10 orang ditangkap.
Pemantauan Media Indonesia, Rabu (14/12) di pangkalan truk di Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terlihat sedikit lenggang, sebuah gudang menjadi tempat penimbunan BBM bersubsidi tertutup rapat dan dipasang garis polisi setelah digerebek polisi sehari sebelumnya.
"Iya kemarin ada penggerebekan di gudang itu, banyak orang dibawa ke kantor polisi bersama beberapa kendaraan," ujar seorang pemilik warung di pangkalan truk Genuksari, Kota Semarang.
Selain menyita 44.000 liter, polisi juga menyita dua truk H 9157 DS dan H 9516 HQ , satu kendaraan B 8328 GT, dua tangki duduk, 10 buat tedmon dan berbagai barang menjadi alat bukti kasus penimbunan BBM bersubsidi tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan kasus tersebut sedang dilakukan penanganan, sekitar 10 orang diduga terkait dengan penimbunan tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan penyidik.
Mereka yakni yakni SAM (pemilik gudang), PA (koordinator gudang), JYP (kernet), D (sopir), TM (sopir), MJ (sopir), RM (sopir), HB (sopir), TU dan RM (tukang bongkar muat).
"Betul ada penggerebekan tersebut, polisi menemukan barang bukti dan kini masih dalam proses pemeriksaan oleh Dirkrimsus Polda Jateng," ujarnya.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, kegiatan penimbunan BBM bersubsidi tersebut telah berlangsung 3-4 bulan, para terduga melakukan pembelian solar dari SPBU menggunakan kendaraan kecil dengan tangki yang sudah dimodifikasi (OL-13)
Baca Juga: BMKG: Musim Hujan di NTB mulai merata
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperingatkan 21 daerah di di pegunungan bagian tengah, Pantura tengah dan Pantura timur Jawa Tengah berpotensi hujan ringan-sedang hari ini.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
Trend dan minat masyarakat tinggal di wilayah berbukit dengan lingkungan asri dan berudara sejuk, khusunya pasca Pandemi Covid-19
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved